Ibu Kota Negara

Warga Resah Gara-gara Patok Penanda Kawasan IKN sudah Dipasang, Janji Kementerian PPN/Bappenas

Warga resah gara-gara patok penanda kawasan Ibu Kota Negara ( IKN ) sudah dipasang. Janji Kementerian PPN/Bappenas terkait lahan warga di kawasan IKN.

Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR
Presiden Joko Widodo menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Warga resah gara-gara patok penanda kawasan Ibu Kota Negara ( IKN ) sudah dipasang. Janji Kementerian PPN/Bappenas terkait lahan warga di kawasan IKN. 

TRIBUNKALTIM.CO - Patok-patok penanda kawasan Ibu Kota Negara ( IKN ) di Penajam Paser Utara ( PPU ), Kalimantan Timur ( Kaltim ) sudah mulai dipasang

Pemasangan patok penanda kawasan IKN di PPU, Kaltim ini menimbulkan keresahan warga sekitar. 

Apalagi saat ini, proses pembangunan di kawasan IKN sudah mulai dilakukan.

Ini yang kemudian membuat warga semakin resah akan rumah dan tanah tempat mereka saat ini.

Namun, pernyataan dari Kementerian PPN/Bappenas, pembangunan di wilayah IKN Nusantara hadap dilakukan di lahan yang sudah clean clar.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo.

Baca juga: IKN Nusantara akan Ada Klaster Pepohonan dan 50 Persen Tanaman Endemik Kalimantan

Selanjunya, ia juga memastikan tidak akan ada pengambilan atau pengelolaan secara paksa lahan yang akan digunakan sebagai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalau belum itu pasti proses pengadaan akan dilakukan dengan segera dengan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Sumedi dalam Konsultasi Publik aturan pelaksanaan UU IKN, Rabu (23/3/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Ibu Kota Nusantara (IKN) terdiri dari beberapa zonasi, salah satunya ialah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Apabila dalam pembangunan KIPP terdapat satu wilayah masyarakat yang masuk ke zonasi.

Kemudian hasil dialog memutuskan masyarakat tidak mau pindah, maka guna menghindari konflik agraria pemerintah akan menempuh jalan revitalisasi.

"Kalau masyarakat tidak mau pindah ya nanti dengan konsep revitalisasi pemukiman dengan catatan pengembangan kawasan yang disebut smart village dengan standar kehidupan yang lebih baik itu kita berharap mencegah terjadinya konflik agraria," jelasnya.

Namun Sumedi menegaskan yang perlu diwaspadai ialah munculnya oknum yang menimbulkan spekulasi-spekulasi di wilayah IKN.

Maka guna mencegah munculnya oknum tersebut pemerintah meminta andil masyarakat, tokoh adat untuk ikut mencegahnya.

Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN Joko Subagyo mengatakan, untuk tanah yang masuk KIPP terpaksa akan dilakukan pembebasan.

Baca juga: IKN Nusantara Dibangun di Kaltim, Tokoh Wanita Dayak Ini Minta Otorita IKN Libatkan Penduduk Lokal

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved