Ketua DPD LaNyalla Mattalitti Ingatkan Luhut tak Teruskan Polemik Penundaan Pemilu 2024

TRIBUNKALTIM.CO- Wacana penundaan Pemilu 2024 terus menuai polemik.

Bahkan wacana penundaan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan .

Untuk itu, Luhut diminta untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.

Ketua DPD LaNyalla Mattalitti menyampaikan agar Luhut Binsar Pandjaitan untuk tidak meneruskan polemik penundaan Pemilu 2024.

Sebab, menurut dia, polemik tersebut berpotensi memicu kemarahan publik.

"Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Minggu (3/4/2022).

Baca juga: Proyek Pemindahan IKN Tidak Bisa Jadi Alasan Penundaan Pemilu 2024, ICW Pertanyakan Data Luhut

Baca juga: Muscab Partai Demokrat Kaltim di Balikpapan, Ada 3 Resep agar Menang Pemilu 2024

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Megawati Soekarnoputri: Pak Jokowi Ngamuk Loh Dengar Polemik Itu

Ia juga mengingatkan, berdasarkan analisis Big Data yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun dari 28 persen menjadi 23 persen.

“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23 persen dari sebelumnya 28 persen untuk isu yang sama,” terang dia.

Sentimen publik pun, kata dia, cenderung mengarah pada persoalan ekonomi, seperti naiknya kebutuhan bahan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 kilogram.

Menurut dia, saat ini kemarahan publik terhadap deklarasi Jokowi tiga periode justru meningkat.

“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12 persen," jelasnya.

LaNyalla menyebutkan, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.

Sebelumnya, nama Luhut terseret di pusaran isu Jokowi tiga periode, baik yang diusulkan oleh kepala desa maupun sejumlah tokoh daerah.

Saat Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan pada 29 Maret 2022, misalnya, salah seorang kepala desa meneriakkan dukungan Presiden Jokowi tiga periode saat Luhut menggelar sesi tanya jawab.

Baca juga: Ganjar Pranowo Tak Masalahkan Penggunaan Sistem e-Voting dalam Pemilu, Semua Cara Bisa Dilakukan

Demikian halnya saat Luhut berkunjung ke Lebak, Banten pada 31 Maret 2022, untuk silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat.