7 Desa di Kukar Masih Berstatus Tertinggal, Tersebar di Wilayah Pesisir dan Hulu

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menargetkan akhir tahun 2022 seluruh desa tertinggal di Kukar akan tuntas.

Di mana, dari sebanyak 193 desa yang ada di Kukar, masih ada sekitar 7 desa yang statusnya masih tertinggal.

Hal itu diungkapkan langsung Kepala DPMD Kukar, Arianto.

Arianto menerangkan, hingga saat ini pihaknya tengah berupaya dalam melaksanakan hal tersebut, di mana antara akhir tahun 2022 atau 2023 Kukar akan berstatus Nol Desa Tertinggal.

"Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), sudah ada indikator ketahanan lingkungan, sosial, ekonomi. Yang nantinya akan diuraikan apa saja dan berapa instrumen yang sudah. Apasih penyebabnya yang kurang sehingga indikator itu lemah," ujarnya.

Baca juga: Penyebab Jumlah Desa Tertinggal Menurun, Menteri Abdul Halim: Hasil Kolaborasi Bersama

Baca juga: Sempat jadi Desa Tertinggal Banyak Persoalan, Kini Tanjung Batu jadi Daerah Maju di Kukar

Arianto menambahkan, dari indikator-indikator tersebut yang dimiliki 7 Desa Tertinggal di Kukar, selain lingkungan, sosial dan ekonomi. Adapun keterbatasan dana, hingga terbatasnya infrastruktur yang berpengaruh ke pendidikan dan kesehatan masyarakat desa tertinggal.

"Kadang ada yang tidak maksimal, misalkan tenaga kesehatan yang kurang. Sarana prasarana yang masih belum memenuhi standar, sehingga dalam menginput data dianggap tidak ada. Ini yang mau kita benahi," tuturnya.

Ke depan, lanjut dia, permasalahan tersebut akan menjadi bahan diskusi DPMD, yang nantinya akan dievaluasi dan juga nantinya akan dikunjungi langsung bersama pendamping lokal desa, terlebih juga kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, program air bersih dan kesehatan.

"Salah satunya bagaimana nanti bidang kesehatan kita intervensi di kegiatan posyandunya, tenaga medisnya. Target kita setiap desa itu ada tenaga medis 1 perawat, 1 bidan.

Nah ini nanti ketika kita temukan itu belum, secepatnya akan kita penuhi. Sehingga indikator sosialnya terpenuhi, dan otomatis angka IDM-nya naik. Sama halnya dengan PAUD dan PDAM," jelasnya.

Dia membeberkan dari 7 desa ini tergabung dari Kecamatan Marangkayu, Muara Kaman, Tabang dan Kota Bangun.

Dan ini direncanakan bila bisa rampung pada akhir tahun ini.

Baca juga: Jaringan Internet Tak Kunjung Terealisasi di Kampung Pesayan Berau, Lebih Baik Jadi Desa Tertinggal

"Ini kan data sudah ada, kita sudah evaluasi. Nanti akan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Kalau misalnya bisa diintervensi di perubahan, ya akhir tahun.

Kalau IDM ini kan konsen Kemendes melalui pendamping desa, jadi mereka punya semacam sistem pengukuran satu desa melalui survei IDM itu. Kita di DPMD menggunakan data itu untuk intervensi percepatan pembangunan desa kita," ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel