Sikap Indonesia Terhadap Perang Rusia vs Ukraina, Tegas Beri Peringatan kepada PBB: Hati-hati!

Lebih jauh, konflik pun meluas antara Rusia dengan negara-negara yang tergabung dalam NATO.

Baca juga: STRATEGI Rusia Dibongkar NATO, Vladimir Putin Tarik Pasukan dari Ukraina Bukan Berarti Sudahi Perang

Situasi itu menyebabkan kelangkaan sejumlah pasokan sumber daya ke berbagai negara yang memicu ketidakstabilan ekonomi dunia.

Pasalnya Rusia merupakan salah satu negara pemasok bahan bakar minyak terbesar, pun juga menjadi pemasok 30 persen kebutuhan gandum dunia.

Sikap China Terhadap Perang Rusia vs Ukraina

Sementara itu, China telah menjelaskan keputusannya memberikan suara menentang dalam resolusi Majelis Umum PBB untuk menangguhkan Rusia dari badan global Dewan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dilansir dari Russia Today (RT), Chian menyebut penangguhan Rusia bermotivasi politik dan mengecam resolusi tersebut sebagai kurangnya transparansi.

Resolusi itu diadopsi pada Kamis (7/4/2022), dengan 93 negara memberikan suara mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain.

Setelah pemungutan suara, Rusia menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM sebelum akhir masa jabatannya.

“Kami menentang politisasi dan instrumentalisasi masalah HAM, praktik standar ganda selektif, dan konfrontasi pada masalah HAM, dan penggunaan masalah HAM untuk menekan negara lain,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).

Dia menambahkan bahwa proses penyusunan resolusi tidak terbuka atau transparan.

Lijian menganggap penangguhan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM hanya akan "menambah bahan bakar ke api" dengan mengintensifkan ketegangan di antara para pihak dan memperburuk perpecahan di dalam PBB.

Baca juga: Konflik Rusia dan Ukraina Jadi Alasan Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah

Sementara itu, Wakil tetap Rusia di PBB, Gennady Kuzmin, menggambarkan resolusi tersebut sebagai langkah tidak sah dan bermotivasi politik yang dirancang sebagai hukuman demonstratif terhadap negara anggota PBB yang berdaulat yang menjalankan kebijakan internal dan eksternal yang independen.

Dalam menjelaskan keputusan Rusia untuk keluar dari badan PBB, dia menyatakan bahwa Dewan HAM dimonopoli oleh satu kelompok negara yang memanfaatkan mekanisme untuk mencapai tujuan oportunistik mereka.

"Komitmen sejati Rusia untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia tidak membiarkan kita tetap menjadi bagian dari mekanisme internasional [ini],” kata Gennady Kuzmin.

Inisiatif untuk mengeluarkan Moskwa dari Dewan HAM dilaporkan berasal dari AS.