DBH dari Pertambangan Minim, Isran Noor: Daerah Rugi, Lingkungan Hancur, Jadi Makin Nggak Karuan

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan sudah menyampaikan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari hasil pertambangan khususnya batubara,

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat menghadiri rapat bersama Komisi VII DPR RI dan Dirjen Minerba beberapa waktu lalu. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan sudah menyampaikan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari hasil pertambangan khususnya batubara yang selama ini diperjuangkan.

Tepatnya pada Senin (11/4/2022) lalu, Isran Noor bersama beberapa Gubernur dari Provinsi lain menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, dan berkesempatan menyuarakan apa yang jadi keluhan masyarakat di Kaltim.

Isran Noor mengungkapkan tidak imbangnya dana bagi hasil yang diberikan ke daerah penghasil sangat jauh dibanding risiko sebagai akibat dari eksploitasi tambang batubara.

Bagi hasil untuk daerah penghasil seharusnya tidak hanya sebesar royalti. 

Pasalnya, kata Isran Noor, tambang batubara di Kaltim open pit mining atau penambangan terbuka/tambang di permukaan.

Baca juga: Didatangi Kepala IKN Nusantara, Isran Noor: Jangan Sampai Lebih Unggul Bangunan daripada Pohon

Baca juga: Terkait Perkembangan KEK Maloy, Gubernur Kaltim Isran Noor : Saya tak Mau Banyak Komentar Dulu

"Mestinya (bagi hasil) harus lebih besar," tuturnya, Sabtu (16/4/2022).

Dia mengemukakan bahwa yang diterima daerah selama ini masih sangat kecil daripada dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi yang dilakukan, terutama kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan.

"Eksploitasi batubara kita itu open pit mining, kerusakannya luar biasa. Mestinya, bagi hasil, bukan seperti royalti," ucap Isran Noor.

"Nah mestinya, juga jauh lebih besar, 30-40 persen dari hasil pendapatan penjualan batubara," imbuhnya.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 pasal 129 mengatur pemerintah daerah mendapat jatah 6 persen dari keuntungan bersih para pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sejak mereka berproduksi.

Baca juga: Isran Noor Bersuara Lantang Soal Tambang Ilegal di Kaltim saat RDP Bareng Komisi VII DPR RI

Isran Noor ingin ada payung hukum jelas bagi pemerintah daerah terkait pengawasan tambang, serta jelas manfaat yang akan diterima daerah.

"Sudah kita tidak dapat apa-apa, daerah rugi, negara rugi tidak ada wibawa, infrastruktur jalan dan lingkungan kita pun hancur. Jadi makin ndak keruan-keruan ruginya," ucapnya. (Mohammad Fairoussaniy/ADV/Kominfo Kaltim)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved