Berita Penajam Terkini

Kawasan Industri Buluminung Punya Potensi, DPRD Ingin Bisa Dilirik Investor

Pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mulai ramai.

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU
Syarifuddin HR anggota DPRD PPU dalam reses di Kecamatan Penajam menerima keluhan terkait air bersih. Ini yang paling banyak dikeluhkan masyarakat kecamatan Penajam. TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mulai ramai.

Seiring hal tersebut, pengembangan Kawasan Industri Buluminung (KIB) turut menjadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara atau DPRD PPU.

Anggota Komisi II DPRD PPU Syarifuddin HR, menyatakan, pengembangan kawasan tersebut harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan.

Hal itu karena dalam KIB ada faktor pendukung potensi pendapatan bagi PPU, yakni adanya pelabuhan namun saat ini tak lagi di kelola oleh Perusahaan Umum Daerah Benua Taka.

Baca juga: Efek Ibu Kota Nusantara, Pengembangan Kawasan Industri Buluminung Perlu jadi Atensi

Baca juga: DPRD Penajam Paser Utara Minta Plt Bupati Kembalikan Pengelolaan Pelabuhan Buluminung ke UPT Dishub

Baca juga: Dukung IKN, Perumda Benua Taka di PPU Rancang Pelabuhan Buluminung Jadi Pelabuhan Terintegrasi

"Kalau masalah pelabuhan kepinginannya nanti pelabuhan itu menjadi pelabuhan besar apalagi nanti jadi IKN," ungkapnya Minggu (17/4/2022).

Menurut Syarifuddin, yang akan menjadi titik penting dalam pengembangan kawasan industry ini adalah faktor pendukung dari sisi kepelabuhanan.

Dikatakan Syarifuddin HR, pelabuhan tersebut harusnya memiliki standar internasional, apalagi daerah PPU menjadi bagian dari IKN.

"Kawasan industri juga, nanti ada tanggung jawab pemerintah pusat disitu, ada kewajiban membiayai sehingga menjadi pelabuhan besar atau pelabuhan internasional," sambungnya.

Kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, saat ini dianggap belum mampu untuk mengembangkan kawasan industri tersebut.

Padahal menurut anggota DPRD yang membidangi Industri ini perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat baik dari sisi darat maupun dari sisi laut.

Baca juga: Warga Buluminung dan Petung Minta Bebaskan 1.000 Ha Lahan Mereka yang Masuk HGU Perusahaan

"Harus ada tanggung jawab pemerintah pusat untuk menganggarkan itu, kalau membangun untuk sisi daratnya saja kita kewalahan, apalagi membangun sisi laut juga, ditambah kondisi seperti ini," terangnya.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten PPU saat ini adalah selain mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat juga harus pandai menarik para investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut.

"Seiring penetapan IKN, kawasan industri Bulu Minung sebagai daerah industri, bersamaan dengan kawasan industri Kariangau," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved