Berita Nasional Terkini
Cak Imin Beri Penjelasan soal Usulan Tunda Pemilu hingga Singgung IKN, Sentilan Wapres Maruf Amin
Cak Imin beri penjelasan soal usulan tunda Pemilu hingga singgung Ibu Kota Negara ( IKN ). Pernyataan Muhaiman Iskandar ini disentil Wapres Maruf Amin
lihat foto
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu pun menjelaskan bahwa alasannya mengusulkan penundaan Pemilu 2024 adalah agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin dapat menyelesaikan program yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
"Dua tahun stuck enggak ngapa-ngapain tho? Kita pertemuan susah, anggaran di DPR habis untuk ngurusi pandemi, IKN belum tergarap sama sekali gara-gara dua tahun.
Ya wajar kalau ada usulan itu," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.
Namun, ia kembali menekankan bahwa bila usulannya ditolak merupakan hal yang wajar karena itu merupakan bagian dari demokrasi.
Cak Imin juga menegaskan bahwa dirinya tidak ngotot untuk menunda Pemilu 2024, tetapi sekadar mengusulkannya.
"Saya enggak ngotot, saya hanya menyatakan itu usulan. Kalau PMII nolak ya sami'na wa atho'na, ya gitu aja.
Apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu, namanya juga usaha," ujar Cak Imin.
Berubah sikap Cak Imin merupakan salah satu tokoh politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Baca juga: Status Lahan di IKN Bikin Resah Warga, Saran Pakar untuk Pemerintah agar Terhindar dari Konflik
Selain Cak Imin, tokoh lain yang menyuarakan itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Namun, belakangan tokoh-tokoh tersebut berbalik arah dan mendukung agar Pemilu tetap diselenggarakan pada tahun 2024.
Perubahan sikap itu disampaikan pengurus ketiga partai saat merespons pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2022 seperti yang disepakati oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu.
"Partai Golkar sangat mendukung keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR, pada 14 Februari 2024 mendatang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dalam siaran pers, Senin (11/4/2022).
Nurul pun mengeklaim, selama ini Golkar tidak pernah bersikap mendukung penundaan pemilu.
Menurut Nurul, Golkar memandang berbagai wacana di masyarakat tentang penundaan pemilu sebagai kebebasan rakyat dan berpendapat.
Hal ini termasuk usulan sejumlah petani sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang merupakan aspirasi rakyat.
