Berita DPRD Kota Samarinda

Peringati Hari Kartini, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Upaya Pemberdayaan Perempuan

Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April, Ketua komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti memberikan sejumlah sorotan

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Diah Anggraeni
Tribunkaltim.co/Hanifan Ma'ruf
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti saat menyoroti isu-isu perempuan di Kota Samarinda dalam rangka peringatan Hari Kartini, Senin (21/4/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April, Ketua komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti memberikan sejumlah sorotan terkait isu perempuan.

Menurut politikus Demokrat tersebut, upaya pemberdayaan perempuan harus menjadi sektor yang ditangani serius oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Apalagi, pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketahanan keluarga yang dapat dicapai dengan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah.

"Pemberdayaan baik melalui pelatihan, pinjaman lunak atau langkah-langkah lainnya tujuannya agar ketahanan keluarga bisa dicapai karena perempuan lebih berdaya," ucapnya, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Bahas Peran Pemerintah Daerah, Pansus P4GN-PN Gelar Konsultasi Publik

Program pemberdayaan terhadap perempuan yang dilakukan, dikatakannya, bisa menjadi stimulus penggerak ekonomi keluarga.

Pasalnya, akibat pandemi Covid-19, laki-laki sebagai kepala keluarga banyak yang terkena PHK sehingga berpengaruh terhadap ekonomi keluarga sampai menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan.

"Ketahanan keluarga sukar dicapai jika perempuan tidak memiliki daya, kurang percaya diri, kurang pendidikan dan keterampilan serta pengetahuan, maka hal itu bisa dicapai dengan program pemberdayaan," ungkapnya lebih lanjut.

Selain itu, nasib perempuan di bidang kerja saat ini dinilainya juga masih terjadi banyak ketimpangan.

"Masih ada buruh perempuan yang dibayar lebih rendah dari laki-laki, karena anggapan perempuan kurang terampil saya kira itu masih ada, hanya tidak mencuat saja," tuturnya.

"Maka peran pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk memberdayakan perempuan, kita juga sudah ada Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mengatur soal ketimpangan ini," lanjut perempuan yang menjabat sebagai ketua Komisi IV DPRD Samarinda tersebut.

Baca juga: Evaluasi Implementasi Perda 10/2012 di Perusahaan Batu Bara, Pansus Kroscek ke Kutim

Kemudian keterlibatan perempuan di pemerintahan maupun parlemen yang dinilai masih cenderung minim.

Menurut Puji, belum banyak perempuan yang menempati jabatan strategis di pemerintahan seperti kepala dinas dan semacamnya, terlebih jumlah perempuan yang ada di DPRD Samarinda.

"Di DPRD Samarinda saja anggota dewan perempuan hanya ada tujuh orang, jumlah itu baru 11 persen dari seluruh anggota dewan, belum sesuai dengan ketentuan pemenuhan 30 persen," pungkasnya. (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved