Pertamina Minta Surat Edaran soal Penyaluran BBM di Samarinda, Andi Harun Sebut Bukan Jalan Keluar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Terkait pihak Pertamina yang meminta balai kota mengeluarkan surat edaran untuk mengatur secara lebih spesifik soal penyaluran BBM di SPBU yang ada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai jalan keluar.

Hal itu mendapat tanggapan orang nomor satu Kota Samarinda. Menurut Walikota Samarinda Andi Harun, hal itu tidak dapat menghadirkan solusi selama pengawasan Pertamina tidak maksimal.

"Kalau perlu surat, tujuh surat sekalipun yang saya tandatangani namun masalahnya bukan disitu, masalah utamanya ada di pengawasan," tegasnya pada Kamis (21/4/2022).

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di balai kota Samarinda itu, Walikota didampingi beberapa jajaran OPD pemkot lainnya.

Baca juga: Pertamina Operasikan 282 Kapal, Jamin Kelancaran Distribusi BBM saat Ramadan hingga Lebaran

Baca juga: Pertamina Bentuk Satgas RAFI untuk Mengawal Kelancaran Distribusi BBM dan LPG Jelang Lebaran

Baca juga: Komitmen Subholding Upstream Pertamina Jaga Produksi Migas di Delta Mahakam

Beserta Tim Walikota Akselerasi Pembangunan (TWAP).

Pertemuan membahas persoalan penyaluran BBM di SPBU-SPBU di Kota Samarinda. 

Pertamina Harus Tanggungjawab

Walikota Samarinda, Andi Harun bertemu dengan perwakilan PT. Pertamina Patra Niaga untuk membahas tentang antrean truk di SPBU dan keberadaan Pertamini di Samarinda.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sales Branch Manager PT. Pertamina Patra Niaga itu, Andi Harun menuntut Pertamina ikut bertanggung jawab terhadap dua hal tersebut.

Dikonfirmasi usai pertemuan mantan wakil ketua DPRD provinsi Kaltim tersebut meminta Pertamina Patra Niaga membenahi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Samarinda dengan betul-betul mengawasi dan menindak SPBU yang diketahui menyalurkan BBM tidak sesuai ketentuan.

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Ingin Ada Penertiban Penjual BBM Eceran dan Pertamini

Penyaluran BBM dari SPBU yang tidak tepat sasaran disinyalir menjadi penyebab munculnya POM mini atau Pertamini hingga antrean panjang truk di SPBU.

"Saya sudah sampaikan bahwa pemerintah kota Samarinda tidak menginginkan satu biji pun Pertamini, bukan karena apa, tetapi berpotensi membahayakan orang banyak," ungkap walikota di balai kota, Kamis (21/4/2022).

"Mereka (Pertamina) harus ikut bertanggung jawab, jangan selalu klise, tidak mungkin mereka tidak tahu kalau ada Pertamini yang menjual BBM yang didapat dari SPBU," tukasnya.

Oleh karena itu Andi Harun meminta solusi konkrit dan komitmen dari Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur BBM di wilayah kota Samarinda untuk dapat memastikan penyaluran BBM di semua SPBU tidak jatuh ke oknum yang akan menggunakannya untuk dijual kembali.

Baca juga: Isi Bensin Eceran Jadi Penyebab Kebakaran di Kelurahan Sidomulyo Samarinda

Termasuk masalah pengaturan antrean solar oleh truk di sejumlah SPBU yang juga dinilai berasal dari SPBU.