Pelarangan Ekspor Bahan Baku Diterapkan Hingga Harga Minyak Goreng Curah Hanya Rp 14.000/Liter

TRIBUNKALTIM.CO- Presiden Joko Widodo telah melarang untuk ekspor bahan baku minyak goreng.

Nah mulai besok, Kamis (28/4/2022)  larangan itu akan mulai diterapkan.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, pemerintah melarang ekspor Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Palm Olein.

RBD Palm Olein merupakan bahan baku minyak goreng.

Pelarangan ini akan berlaku sejak tanggal 28 April pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pelarangan ekspor ini akan diterapkan hingga harga minyak goreng curah tercapai Rp 14.000 per liter di pasar tradisional.

Baca juga: Jokowi Larang Ekspor CPO, Disbun Kukar Akui Harga Sawit Turun

Baca juga: Soal Turunnya Harga TBS, Ketua SPKS Sebut Ada Keterlibatan Mafia CPO Perusahaan yang Bermain

Baca juga: China akan Kesulitan dalam Jangka Pendek, Buntut Indonesia Larang Ekspor CPO

"RBD Palm Olein sejak tanggal 28 April pukul 00.00 WIB, sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter di pasar tradisional dan mekanisme di susun sederhana," jelas Airlangga pada konferensi pers virtual, Selasa (26/4).

Airlangga menyebut peraturan menteri perdagangan akan diterbitkan dan bea cukai juga akan mulai memonitor untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya percepatan realisasi minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter terutama di pasar-pasar tradisional.

Di mana dengan kebijakan sebelumnya di beberapa tempat harga minyak goreng curah masih di atas Rp 14.000 per liter.

Larangan untuk produk RBD Palm Olein untuk 3 kode harmonized system (HS) yaitu 15119036,15119037, dan juga 15119039. Adapun untuk HS yang lain, diharapkan para perusahaan masih tetap membeli tanda buah segar (TBS)dari petani sesuai dengan harga yang wajar.

Pelaksanaan lebih jelas akan diatur oleh Menteri Perdagangan melalui Permendag yang dipastikan sesuai dengan aturan World Trade Organization (WTO).

Di mana dapat dilakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Airlangga menegaskan, larangan ekspor RBD palm olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk ini.