Ibu Kota Negara
Banyaknya Agenda Kunjungan Pejabat di Lokasi IKN Nusantara Bikin Jubir Pemprov Kaltim Kewalahan
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), banyak dikunjungi pejabat setelah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek Pemerintah yakni pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) terus mnejadi perhatian sejumlah pihak.
Diketahui, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ( IKN ).
Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur ( Kaltim ) sangat menyita perhatian masyarakat.
Termasuk dalam persiapan pemindahan IKN Nusantara, di mana banyak pejabat yang datang menyambangi Sepaku, Penajam Paser Utara ( PPU ).
Baca juga: Demi Tingkatkan Kualitas Bangunan di IKN, Kementerian PUPR Minta Supervisi Pemerintah Jepang
Baca juga: Persoalan Lahan di IKN dengan Masyarakat Lokal, Pemerintah Bisa Menyelesaikan dengan Berdialog
Baca juga: Pemindahan IKN dan Warga Paser Balik yang Terabaikan, AMAN: Perlindungan atas Hak Hutan Adat Minim
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), banyak dikunjungi pejabat setelah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN).
Jumlah kunjungan itu semakin tinggi setelah Presiden Joko Widodo menggelar ritual penyatuan tanah dan air serta berkemah di titik nol IKN Nusantara beberapa waktu lalu.
Kedatangan para pejabat negara dan tokoh nasional membuat Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Kukar kewalahan.
Pasalnya, agenda para pejabat tersebut kerap mendadak ataupun berubah-ubah.
Pemerintah setempat tentu harus siap menyambut dan melayani mereka selama berada di Kaltim.
Tentu beban Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Kukar selaku tuan rumah makin bertambah sejak banyaknya pejabat yang datang.
Mereka harus siap melayani sejummlah tamu para pejabat yang ingin melihat lokasi titik nol IKN Nusantara. Mau tak mau mereka harus pintar-pintar mengatur jadwal.
"Mereka kadang dadakan, jadi harus pinta-pintar atur jadwal. Senin tadi (25/4/2022) tamu yang datang paling banyak, dari DPR RI saja sudah ada empat komisi yang datang," kata Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim, M Syafaruddin pada Selasa (26/4/2022), mengutip Kompas.com
Tidak hanya mendampingi mereka menuju titik nol IKN, Pemprov Kaltim juga kerap diundang mengikuti rapat dengan sejumlah kementerian di Jakarta yang khususnya membahas soal IKN.
Undangan tersebut membuat para pejabat yang datang kerap berubah-ubah.
"Yang membuat pusing ya itu. Undangannya mendadak kemudian peserta harus swab PCR. Di sisi lain pejabat yang mendapat tugas Gubernur sudah teragendakan dengan acara lain," pungkasnya.
Baca juga: Pemerintah Dianggap Cuma Fokus Urus Pemindahan IKN Dibanding Ekonomi Rakyat
Survei Tunjukkan Pemerintah Lebih Fokus ke IKN
