Berita Berau Terkini

Perusahaan di Berau yang Tidak Patuh Berikan Hak Karyawan Akan Diganjar Sanksi

Pengusaha di Kabupaten Berau terancam dikenakan sanksi administratif hingga denda jika tidak membayarkan THR kepada karyawannya.

TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI
Posko pengaduan THR di Disnakertrans Berau, telah siap terima aduan. TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pengusaha di Kabupaten Berau terancam dikenakan sanksi administratif hingga denda jika tidak membayarkan THR kepada karyawannya.

Koordinator Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltim Wilayah Utara Berau, Saban menyebut ada satu perusahaan yang melapor bahwa mereka tidak bisa membayarkan THR kepada karyawannya.

"Alasannya kami belum tahu. Tapi, laporan sudah diterima," katanya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (28/4/2022).

Jika sampai hari lebaran belum juga dibayar, maka Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltim akan melakukan tindakan hukum.

Seperti, sanksi administratif dan denda. Sedangkan, sebelum dilakukan tindakan hukum Disnakertrans Berau yang berperan preventif.  Seperti, memanggil perusahaan dan menanyakan alasan tidak bisa membayar THR.

Baca juga: Kementerian Ketenagakerjaan Telah Terima 4.058 Laporan Soal THR, 2.230 Laporan Sudah Selesai

Baca juga: Berharap Dapat THR, Puluhan Warga Datangi Kantor Bupati Kutim, Warga: Biasanya Ada Yang Bagi-bagi

Baca juga: Cegah Gratifikasi di Lingkup Pemprov Kaltim, Pegawai Dilarang Beri dan Terima THR

"Jadi begitu ada laporan, tindakan preventif dilakukan Disnakertrans Berau. Karena ini kan posko gabungan, jadi kami membagi tugas," jelasnya.

Ditegaskannya, hari terakhir pembayaran seminggu sebelum hari lebaran. Jika ada perusahaan yang membayar satu hari melebihi batas waktu, akan dikenakan denda sebanyak 5 persen dari total yang harus dibayarkan.

Dia berharap, tidak ada lagi laporan perusahaan yang tidak bisa membayarkan THR. Seharusnya kalau bisa dibayar sebelum hari lebaran. Agar karyawan dan keluarganya bisa menikmati momen lebaran.

"Kami berharap mudah-mudahan tidak ada pelaporan lagi. Kemarin Saya juga sudah koordinasi dengan Disnakertrans Berau agar segera dilakukan tindakan preventif," bebernya.

Secara ideal tidak ada perusahaan yang tidak membayarkan THR. Sebab, THR bukan merupakan hal baru, setiap tahun wajib dibayarkan. Perusahaan seharusnya sudah tahu satu tahun sebelumnya bahwa ada tanggung jawabnya.

Baca juga: Pembayaran THR untuk ASN dan THL di PPU Baru akan Diproses dalam Minggu Ini

"Kami tidak berharap bahwa tindakan hukum ini jalan. Bahkan, sebaiknya jangan," ungkapnya.

Saban menambahkan, memang ada opsi lain dengan diberikan keringanan. Seperti, perusahaan membayar dengan cara mencicil. Tapi, tidak semudah itu. Harus mengikuti regulasi yang berlaku.

"Harus ada audit publik dari pihak eksternal yang mengatakan bahwa perusahaan memang tidak mampu. Kalau hanya audit internal yang mengatakan, tetap tidak bisa membebaskan tanggung jawab perusahaan," terangnya.

Jika memang setelah lebaran masih ada laporan bahwa terdapat perusahaan yang belum membayarkan THR, pihaknya akan bertindak tegas dengan memberikan denda.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh perusahaan yang telah membayarkan THR untuk melapor juga ke Disnakertrans Berau.

Kemudian ditembuskan ke Pengawas Disnakertrans Kaltim. Kendati demikian, pihaknya menyayangkan kenyataan bahwa tidak ada yang melapor.

"Tapi, saya yakin sudah banyak yang membayarkan kewajiban mereka. Walau tidak ada yang melapor," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved