Ibu Kota Negara
Pembangunan IKN Diharapkan Selaras Dengan Keterlibatan Warga Lokal
Konsep pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang diusung pemerintah pusat, terus mendapatkan respon positif dari lapisan masyarakat
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Konsep pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang diusung pemerintah pusat, terus mendapatkan respon positif dari lapisan masyarakat.
Salah satunya dari Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Penajam Paser Utara (PPU).
Ditemui TribunKaltim.co, Ketua PC GP Ansor PPU Roni Setyawan mengatakan, pihaknya sangat mendukung pemidahan IKN ke kecamatan Sepaku, baik secara organisasi maupun secara pribadi.
Hal itu karena, konsep yang diusung pemerintah pusat ini, nantinya merupakan konsep yang ramah lingkungan, smart city, dan tentu saja minim potensi bencana banjir maupun bencana lain, yang seringnya menimpa Ibu Kota Negara sewaktu masih berpusat di Jakarta.
"Kami melihat bahwa konsep yang diusung pemerintah pusat adalah mengusung konsep kota ramah lingkungan, kota yang cerdas, kota yang ramah dengan banjir dan kekeringan," ungkapnya Jumat (29/4/2022).
Baca juga: Kawasan Titik Nol IKN Ditutup Mulai 30 April Hingga 3 Mei 2022
Baca juga: Berikut Beberapa Faktor, Kenapa Lokasi Titik Nol IKN Nusantara Ditutup Saat Libur Lebaran
Baca juga: Titik Nol IKN Nusantara Ditutup Selama Libur Lebaran, Mulai 30 April hingga 3 Mei 2022
Ia menegaskan, konsep tersebut apabila di realisasikan, maka tentu saja akan memberikan banyak dampak positif juga terhadap daerah-daerah di sekitar IKN.
Hanya saja, Roni mengungkap, tiga konsep yang diusung dalam satu kota, bukanlah perkara mudah.
Sehingga menurutnya hal tersebut patut menjadi pengawasan pemerintah pusat, terutama untuk proses pembangunan nantinya.
"Tidak ada masalah dengan itu, hanya saja membangun tiga konsep dalam satu kota itu bukan perkara mudah, dan bukan perkara cepat sehingga pemerintah pusat harus memberikan perhatian dalam pengawasan," paparnya.
Disampingn itu, perhatian pemerintah pusat terhadap keterlibatan masyarakat lokal juga harus di berikan.
Potensi masuknya banyak pendatang ke IKN dikhawatirkan dapat membuat keberadaan masyarakat lokal semakin tertinggal, apabila tidak diberikan perhatian lebih.
"Pada prinsipnya kami setuju, selama juga memberikan ruang kepada masyarakat lokal bukan hanya yang berasal dari Kalimantan, tetapi juga yang datang ke Kalimantan, kemudian mencari penghidupan di Kalimantan yang sudah berketurunan, untuk dapat diberikan porsi kepada mereka sehingga tidak menjadi penonton di daerah sendiri," sambungnya.
Budaya lokal juga dikatakan Roni, diharapkan agar tidak lepas dari atensi pemerintah pusat.
Hal itu karena potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki Kalimantan saat ini, merupakan identitas yang bisa menjadi sumber-sumber pendapatan karena menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar.
Baca juga: Tahun 2023 Belanja Negara Dipatok Rp 977,1 T buat IKN hingga Pemilu, 7 Prioritas Belanja Nasional
"Karena merupakan Nusantara yang memiliki salah satu budaya terbanyak didunia termasuk juga salah satu suku terbanyak di dunia, jadi menunjukkan kearifan lokal itu penting.
