Berita Nasional Terkini
Terjawab Sudah? 3 Nama Capres 2024 Akan Diserahkan ke Surya Paloh Saat Rakernas Partai NasDem
Surya Paloh akan menerima 3 Nama Capres 2024 saat Rakernas Partai NasDem
Ia menyebut, komunikasi itu dijalani oleh masing-masing ketua umum dan fraksi yang ada di parlemen.
Baca juga: Elektabilitas Erick Thohir Meningkat Tajam, Sejumlah Menteri Dinilai Fokus Kampanye Capres
Selain merajut koalisi, pihaknya juga berkomitmen untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Dari komunikasi yang kita jalin salah satunya ya bagaimana menyiapkan Pemilu itu sukses lancar termasuk bagi kami," ujarnya.
Ketika ditanya partai berlambang Kakbah itu akan berkoalisi dengan PAN dan Nasdem di Pemilu 2024, ia mengaku belum dapat memastikan.
"Koalisi yang pada akhirnya bisa mengusung (calon presiden), tapi untuk dengan siapanya (PPP berkoalisi) belum ya," katanya.
Sebelumnya, DPW PPP DKI jakarta merekomendasikan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024.
"DPW PPP DKI Jakarta merekomendasikan kepada DPP PPP agar mencalonkan saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden RI dan mencalonkan ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres RI pada Pemilu 2024," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PPP DKI Farhan Hasan Al-Amri di kawasan Cikini, Kamis (14/4/22).
Alasannya adalah karena kedua tokoh tersebut dianggap berhasil memimpin daerahnya masing-masing dan secara aktif membuat komunikasi yang positif.
Rekomendasi ini akan dibawa ke rapat pimpinan nasional (rapimnas) DPP PPP yang digelar Jumat, 15 April 2022 besok.
Baca juga: Elektabilitas Erick Thohir Meningkat Tajam, Sejumlah Menteri Dinilai Fokus Kampanye Capres
DPW PPP DKI juga merekomendasikan agar DPP PPP membangun koalisi dengan partai yang memiliki nilai-nilai, visi, dan misi yang sejalan dengan PPP.
Selain itu, Farhan mengatakan, DPW PPP DKI juga merekomendasikan kepada DPP PPP untuk memperjuangkan revisi UU No. 29 Tahun 2007 tentang kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
"(Revisi) lebih berpihak kepada kearifan lokal masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Kota Jakarta dengan memasukkan ketentuan, bab, dan pasal tentang keberadaan Majelis Adat Masyarakat Betawi," kata dia seperti dilansir Kompas TV.
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.