Ibu Kota Negara
Tim Transisi IKN Nusantara Bawa Catatan ke Badan Otorita, Jangan Abaikan Masyarakat Adat
Koordinator Ahli Tim Transisi Ibu Kota Nusantara (IKN) Wicaksono Sarosa membeberkan sejumlah catatan yang akan diteruskan kepada Kepala Badan
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Koordinator Ahli Tim Transisi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Wicaksono Sarosa membeberkan sejumlah catatan yang akan diteruskan kepada Kepala Badan Otorita.
Sejumlah catatan tersebut juga mendapat perhatian dirinya, salah satunya adalah tanah masyarakat adat di lokasi Ibu Kota Nusantara.
Diketahui, status tanah di empat kelurahan dari Kecamatan Sepaku yang ditinggali masyarakat lokal hingga kini belum jelas statusnya.
Hal tersebut membuat masyarakat adat resah. Permintaan kejelasan tanah, baik kebun dan permukiman sudah diajukan ke pemerintah setempat untuk membuat legalitas.
Baca juga: Rencana Pembangunan KSN di IKN, Jalan Tol, Kereta hingga Pelabuhan, dari Samboja hingga Sanga-sanga
Baca juga: Dukung Pembangunan di IKN Nusantara, PT PLN Bangun Dua Gardu Induk Mobile di Sekitar Titik Nol
Baca juga: PLN Bakal Bangun Gardu Induk di Penajam Paser Utara untuk Pasokan Listrik Kawasan IKN Nusantara
Kondisi itu pun, memunculkan rasa pesimisme. Kekhawatiran bakal tergusur, dianggap tidak ada, serta tidak diakui hak-haknya, menjadi kegelisahan yang mereka resapi setiap hari.
"Kami rekomendasikan kepada Badan Otorita, tidak hanya melihat legalitas tapi warga, khususnya masyarakat adat perlu mendapat perhatian, tidak bisa diabaikan," kata Wicaksono.
Selain itu, kerusakan di mangrove Teluk Balikpapan, yang disampaikan pegiat lingkungan juga menjadi atensi. Namun, ia menduga proyek tersebut bukan merupakan bagian dari IKN dan tidak masuk kawasan Ibu Kota Nusantara.
“Mungkin mereka pihak yang ingin memanfaatkan dari pembangunan IKN. Tapi tentu ini akan kami sampaikan ke Badan Otorita,” ujarnya kepada TribunKaltim.co.
Wicaksono juga sepakat, jika kapasitas SDM di Kalimantan Timur mesti ditingkatkan, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam proses-proses perpindahan IKN.
"Termasuk keberadaan nelayan yang khawatir tergusur ini juga akan diperhatikan,” terangnya.
Sementara itu, Deputi Pemasaran dan Komunikasi Publik Indonesia Cheative Cities Network (ICCN), Galih Sedayu mengatakan, pembangunan IKN tak melulu soal investasi fisik, melainkan investasi sosial.
Sebab, rasa ketidakpercayaan bisa merusak pembangunan keberlanjutan. Hal ini bisa dilanjutkan dengan modal sosial untuk membangun masyarakat.
"Perlu banyak kajian modal sosial karena hal ini akan berpengaruh untuk pembangunan di Kalimantan Timur," tandasnya. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
