Berita Kukar Terkini

Wakil Ketua I DPRD Kukar Soroti Aktivitas Tambang Illegal yang tak Sumbangkan CSR ke Daerah

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Alif Turiadi merespon soal kabar yang viral, terkait adanya dana CSR dari PT. Bayan

Penulis: Aris Joni | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Alif Turiadi.TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Alif Turiadi merespon soal kabar yang viral, terkait adanya dana CSR dari PT. Bayan untuk perguruan tinggi di luar Kalimantan Timur (Kaltim).

Meskipun dari pihak perusahaan sebelumnya juga mengklarifikasi di berbagai media bahwa, dana yang diberikan ke kampus luar daerah tersebut merupakan dana pribadi dari pimpinan perusahaan itu.

Alif Turiadi mengungkapkan bahwa CSR yang tidak terakomodir di Kaltim yang disorot Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Wakil Bupati Bupati Kukar Rendi Solihin beberapa waktu lalu, sangat diapresiasinya.

Namun menurutnya, tetap harus ada solusi yang harus dicapai terkait dengan CSR.

"Tentunya Forum CSR sebagai garda terdepan harus kita maksimalkan," ujarnya.

Baca juga: Respon Isran Noor soal CSR Perusahaan di Kaltim, Ratusan Miliar Bisa Bangun Rumah Layak Huni

Baca juga: Soal Dana CSR Mengalir ke PT di Luar Kaltim, PT Bayan Resources Beri Klarifikasi: Itu Dana Pribadi

Baca juga: Dinas ESDM Kaltim Tegaskan Aturan Terkait CSR, Perusahaan yang Melanggar Bisa Kena Sanksi

Selanjutnya kata Alif, galian sumber daya alam yang ada di Kukar khususnya, tidak hanya menyasar IUP resmi saja yang CSRnya bisa diukur, tapi banyaknya aktivitas tambang yang tidak berizin juga harus menjadi salah satu kajiannya.

"Kalau yang tidak berizin sudah jelas-jelas tidak ada CSRnya. Justru yang seperti itu yang harus lebih ditekankan dan ditertibkan lagi," tegasnya.

Seharusnya kata dia, potensi-potensi sumber daya alam seperti batu bara di Kukar harus bisa menjadi potensi daerah dan menjadi CSR juga buat daerah.

"Kalau sekarang itu gak ada CSRnya. Jangankan CSR, infrastruktur yabg ada aja sudah rusak akibat aktivitas tambang," ungkapnya.

Baca juga: Dana CSR Rp 200 M Lari ke Luar Daerah, Forum CSR Kaltim Sebut Bisa Biayai Sertifikasi Jutaan Orang

Seharusnya kata Alif, banyaknya aktivitas-aktivitas tambang yang tidak terkontrol menjadi perhatian khusus pemerintah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten Kukar. 

"Menurut saya ini harus jadi pemikiran bersama," pungkasnya (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved