Bahas Anjloknya Harga TBS, Bupati Paser Fahmi Fadli Dukung Ada Forum Bersama

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Petani kelapa sawit di Kabupaten Paser sudah gerah dengan dengan anjloknya Harga Tandan Buah Segar (TBS), akibat dari larangan ekspor CPO.

Sebagai bentuk penolakan akibat anjloknya harga TBS, Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit di Paser, lakukan audiensi dengan Bupati Paser yang berlangsung di ruang Sadurengas Setda Paser, Rabu (18/5/2022).

Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menyampaikan persoalan yang dialami oleh petani kelapa sawit juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

"Masalah anjloknya harga TBS ini, juga ikut berimbas pada menurunnya perekonomian masyarakat di Paser," kata Fahmi.

Baca juga: Pemerhati Politik dan Hukum di Paser Soroti Dampak Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Harga TBS Turun

Baca juga: Satu Lagi Tokoh Penting Mafia Minyak Goreng Dibekuk, Bisa Kondisikan Ekspor CPO

Baca juga: Pemerhati Politik dan Hukum di Paser Soroti Dampak Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Harga TBS Turun

Hanya saja, Pemkab Paser tidak mampu berbuat banyak dikarenakan kewenangan larangan ekspor CPO merupakan domain dari Pemerintah Pusat.

"Kebijakan itu kewenangan pusat, kita hanya bisa menyampaikan. Kalau kewenangan daerah, saya bisa saja langsung cabut aturan itu," ujar Fahmi. 

"Alhamdulilah, tuntutan yang disampaika saat aksi kemarin sudah kami teruskan ke Provinsi, yang kemudian dilanjutkan ke pusat," terang Fahmi.

Mengenai beberapa permasalah petani sawit dari hulu ke hilir, Fahmi beranggapan bahwa petani melalui asosiasi yang lebih tahu dan kemungkinan sudah mendapat solusi yang terbaik.

Baca juga: Diduga Melanggar Hukum, TNI AL Telah Menangkap 7 Kapal Pengangkut CPO

Dengan artian, solusi kemitraan dengan PKS terkait harga TBS dan lainnya sudah ada FPKS, SPKS dan Apkasindo.

Pemkab dalam hal ini sangat setuju dengan adanya forum bersama yang di dalamnya ada asosiasi dan perusahaan.

"Kita harus bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Artinya, kita juga harus menggandeng perusahaan," urai Fahmi. 

Bupati Paser menginstruksikan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Paser agar mengakomodir petani sawit yang belum masuk dalam kemitraan.

Jika petani sawit sudah bermitra dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tambah Fahmi maka harga jual TBS sudah jelas arahnya.

"Jadi harga TBS itu sudah tidak bisa dipermainkan lagi jika petani sudah bermitra dengan perusahaan," tegasnya.

Pada prinsipnya, Pemda Paser sangat mendukung penuh kegiatan yang ada kaitannya dengan petani kelapa sawit di Kabupaten Paser.

Bupati juga menekankan agar Disbunak Paser untuk segera memperbaiki masalah petani sawit, serta aktif melakukan kunjungan ke PKS untuk kemitraan.

Dinas Perkebunan segera lakukan pembentukan forum bersama, dan aktif lakukan kunjungan ke PKS untuk kemitraan.

"Kemajuan dan kemakmuran petani adalah program Paser MAS yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan,” ucap Bupati.

Disebutkan, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten sangat membutuhkan dukungan infrastruktur.

"Karena itu di tahun ini, Pemkab Paser memprioritaskan pembanguan jalan dibeberapa titik yang menjadi kendala masyarakat mengeluarkan TBS dengan cor beton atau rigit," tutup Bupati Paser. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.