Bonifasius Terima Sertifikat Lahan Bandara Datah Dawai, Diserahkan oleh Kepala BPN Kubar Seluas 24 H

TRIBUNKALTIM.CO - Seiring perkembangan zaman, kebutuhan sarana prasarana semakin meningkat, termasuk sektor transportasi.

Dengan menyesuaikan kondisi geografis, prasarana transportasi udara masih sangat dibutuhkan di Mahakam Ulu (Mahulu).

Untuk itu peningkatan, kapasitas hingga pelayanan bandara sangat diperlukan di kabupaten ini. 

Baca juga: Jaringan Internet di Mahulu Tidak Stabil, Wabup Berharap Bantuan Kementerian Kominfo

Demikian disampaikan Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh saat menerima secara simbolis sertifikat lahan Bandar Udara (Bandara) Datah Dawai Kecamatan Long Pahangai di Hotel Aston Samarinda, Rabu (11/5/2022). 

Penyerahan sertifikat lahan seluas 243.500 meter persegi atau 24,3 hektare (Ha) diserahkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Barat Idrus Alaydrus.

Turut hadir dalam penyerahan sertifikat ini, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahulu FX Lawing, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur Rachmad, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai Novrizal Mukhlis, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. 

Bupati menyampaikan, keberadaan Bandara di suatu daerah sangat diperlukan bagi perkembangan pembangunan sekitarnya.

"Kami sangat fokus terhadap pembangunan dan pengadaan bandara di Kabupaten Mahulu. Tentunya dalam pengadaan ini, dengan dipersyaratkan oleh aturan perundang-undangan. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Termasuk pengadaan tanahnya dengan status hukum yang jelas," kata bupati. 

Baca juga: Bupati Pimpin Rapat Penyempurnaan RKPD 2023, 10 Program Aksi Jadi Rujukan Pembangunan di Mahulu

Ia mengakui, bandara Datah Dawai belum sepenuhnya representatif.

Baik dari segi keamanan maupun pelayanan, masih dirasa kurang.

Salah satunya masih adanya obstacle atau hambatan di ujung runway, yaitu keberadaan bukit yang perlu dipotong.

Hal tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan. 

"Saya mohon segera ditindaklanjuti karena bandara itu run way masih ada hambatan seperti itu dapat segera dikembangkan. Kemudian terminal  sangat sederhana sekali, mudah-mudahan ke depan bisa dibantu kita dikembangkan sehingga menjadi suatu bandara yang layak dari sisi keamanan, kenyamanan dan kelancarannya," ungkap Bonifasius. 

Bupati juga mengharapkan agar para stakeholder yang terlibat dalam pembangunan bandara ini, untuk turut mendukung pengembangan bandara agar lebih baik. Utamanya dari sisi keselamatan dan kenyamanan. 

"Ke depan banyak yang perlu dibenahi. Apalagi dengan kondisi perkembangan pembangunan. Termasuk dengan rencana Ibukota Negara Baru (IKN). Sehingga tentu akan semakin ramai, maju. Dan kita harus persiapkan. Salah satunya prasarana Bandara," ujarnya. 

Kemudian, untuk memastikan hak atas kepemilikan dengan sertifikat lahan yang telah menjadi aset pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dan menjamin keamanan dan keabsahan atas lahan yang telah dibebaskan dari klaim pihak yang tidak bertanggung jawab. 

"Ini semua sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan bandar udara di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai alternatif moda transportasi yang efektif dan efisien dalam menyongsong rencana pemindahan Ibu Kota Negara," ungkap dia. 

Baca juga: Asisten II Hadiri High Level Meeting TPID Se-Kaltim, Ketersediaan Sembako di Mahulu Aman

Bupati berharap kepada pemerintah (Pusat), melalui Kemenhub untuk segera menindaklanjuti pembangunan bandara ini, baik yang di Datah Dawai maupun yang di Ujoh Bilang agar cepat terealisasi untuk kepentingan bersama  

Tak lupa, bupati mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang mendalam Kepada Ketua DPRD Mahulu, Sekda Mahulu dan Dinas Perhubungan, Bagian Pemerintahan serta dari Pihak Provinsi maupun BPN Kubar.  

"Yang telah membantu kami merealisasikan  pengadaan sertifikat bandara ini, saya ucapkan terima kasih," ucap Bupati. 

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Mahulu Fransiskus Xaverius Lawing, SE., MM menerangkan maksud dan tujuan acara tersebut ada empat hal, yakni dalam rangka memastikan hak kepemilikan lahan bagi rencana pengembangan Bandar Udara Datah Dawai Khususnya dalam hal pengembangan baik sisi darat maupun sisi udara. 

Dikatakannya, sesuai data laporan luasan lahan yang ditelah dibebaskan dan dibuat sertifikatnya ada 24,3 hektare. 

Ia menambahkan, sebagai dasar untuk pembebasan lahan ini telah mengacu pada peraturan perundang-undangan di RI, yaitu terkait pengadaan lahan untuk fasilitas kepentingan publik di mana pembiayaannya melalui APBD Kabupaten. 

Baca juga: Program RAN Pijar, Mahulu Siap Mendukung Permen PMK

Hal senada dikatakan Kepala Kantor Pertanahan Kutai Barat Idrus Alaydrus.

Ia menyebutkan, lahan seluas di atas 20 hektare seyogyanya merupakan kewenangan Kanwil BPN, namun dia berterima kasih, karena kanwil melimpahkan ke pihaknya. 

"Kami jug berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu selama pengukuran, hingga proses sertifikasi lahan ini," ujarnya. (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.