Pasca IKN Pindah, Said Didu Khawatir dengan Nasib Sekitar 50 Gedung Pemerintahan di Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO - Hari ini, Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara mendadak trending topik di Twitter.

Ini juga  menyusul setelah cuitan dari Muhammad Said Didu yang merupakan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2005-2010.

Dalam cuitannya, Muhammad Said Didu menuliskan bahwa sesuai rencana pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota Negara , kemungkinan akan terjadi pengalihan beberapa gedung yang ada di Jakarta.

"Maka kemungkinan akan terjadi pengalihan sebanyak sktr 50 gedung dan kompleks gedung pemerintah di Jakarta ke pihak swasta," tulis Muhammad Said Didu dikutip dari akun Twitter pribadinya, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Persemaian Mentawir IKN Nusantara, Mulai Dibangun Waduk Sistem Pengairan Pembibitan

Melihat pengalihan Hotel Indonesia pada tahun 2003 yang pindah tangan ke pihak swasta , Muhammad Said Didu pun berharap agar gedung-gedung khususnya sekitaran Monumen Nasional tidak bernasib sama.

"Saya berharap agar seperti ini tidak terjadi di saat nanti Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta, karena di sekita Monas saja, yang kemungkinan besar nasibnya seperti Hotel Indonesia ini, berpindah tangan ke swasta," ungkap Said Didu.

Rencana Pemindahan IKN Nusantara

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur akan dimulai sebelum tahun 2024.

Menurut Velix Vernando, kantor presiden dan wakil presiden akan dipindah paling awal, menyusul selanjutnya sejumlah kementerian.

Adapun pemindahan tahap awal ini akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menjadi lembaga strategis pemerintah.

Baca juga: Pesepeda Legendaris Mbah Teguh Meninggal, Ingin Sambangi IKN, Dirawat 11 Hari di RSKD Balikpapan

Selain infrastruktur pemerintahan, pemerintah juga akan membangun rumah dinas untuk aparatur sipil negara (ASN) di ibu kota negara baru.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan rumah dinas akan dimulai tahun 2022 melalui mekanisme pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Anggaran Pembangunan IKN Nusantara

Proyek pembangunan ibu kota negara baru setidaknya memerlukan anggaran senilai Rp 501 triliun.

Terkait proyek ini, kata Jokowi, pemerintah bakal melakukan penawaran kerja sama investasi dengan berbagai pihak.