Sejumlah Masyarakat Kurang Setuju Jika Opsi Perbaikan Jembatan Sambaliung Berau Harus Ditutup Total

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Tidak hanya dari pihak DPRD Berau yang meminta Pemkab Berau mengkaji ulang mengenai penutupan secara keseluruhan saat Jembatan Sambaliung mulai diperbaiki Juni nanti.

Namun sejumlah masyarakat di daerah Sambaliung dan Pesisir Selatan mengeluhkan hal yang sama.

Seperti salah satu warga Sambaliung yakni Handoko (50) yang bekerja sebagai pedagang sembako mengakui, akan sangat berat jika jembatan harus ditutup.

Lantaran, proses membeli barang ke distributor berada di Tanjung Redeb, dan satu-satunya akses menggunakan jembatan tersebut.

“Saya ini kurang paham, maksudnya pemerintah seperti apa. Kalau di tutup semua, kami disediakan alat apa untuk menyebrang,” jelasnya kepada TribunKaltim.Co, Minggu (22/5/2022).

Ia juga tidak hanya pergi ke Tanjung Redeb untuk menuju distributor, tetapi kadang juga berjualan hingga ke Tanjung Selor dan aksesnya juga terbatas.

Baca juga: DPRD Berau Minta Kebijakan Ulang Terkait Penutupan Jembatan Sambaliung

Baca juga: Selama Jembatan Sambaliung Ditutup, Pelayanan Kesehatan di Pesisir Berau Difokuskan ke RS Talisayan

Baca juga: Jembatan Sambaliung di Berau Segera Diperbaiki, Akses Jalan akan Ditutup

Tetapi, Ia juga mendukung jembatan Sambaliung diperbaiki, sebab jembatan tersebut juga menjadi satu-satunya akses dan bahaya juga jika tidak kunjung diperbaiki.

“Memang banyak lubang, tapi saya harap pemerintah bisa membenarkan dengan sistem buka tutup, agar kami masih bisa lewat,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu petani dari Talisayan, Hinaiwan mengakui penutupan yang dicanangkan selama 6 bulan lamanya, tentu akan memperlambat banyak pekerja seperti dirinya. Dan bisa jadi berdampak terhadap ketersediaan pangan.

Banyak petani hortikultura berasal dari pesisir selatan, begitu juga komoditas lain seperti jagung hingga beras lokal.

Jika opsi penutupan total masih dipertahankan, menurutnya juga akan berpengaruh pada kenaikan harga.

“Kalau dikasih opsi pakai penyebrangan dan semua itu ditanggung oleh kami yakni masyarkat, itu bisa dihitung masuk biaya operasional,” ungkapnya.

“Kami bukannya tidak setuju dengan perbaikan, tapi tidak setuju dengan penutupan total,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga, menilai rencana penutupan jembatan Sambaliung, dapat mengganggu aktivitas umum.

Sehingga, menyuarakan penundaan sementara perbaikan maupun penutupan jembatan. Berharap, mengutamakan pembangunan jembatan kembar.

Dengan penutupan jembatan akan berdampak pada kepentingan umum, baik yang dari pesisir ke kota maupun dari kota ke pesisir.

“Jadi, tidak hanya kita bicara satu kepentingan saja, tetapi ini kepentingan secara umum. Baik ini berkaitan dengan angkutan penumpang, mobilisasi pekerja, maupun bahan pokok,” jelasnya.

Menurut Saga, banyaknya aktivitas di jembatan Sambaliung harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, maupun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim.

Pasalnya, saat jam sibuk jumlah kendaraan yang melewati jembatan satu-satunya menuju pesisir dari Tanjung Redeb itu dapat dilalui sekira 1.200 kendaraan per hari.

Baca juga: Maret 2022 Mulai Masuk Tahap Tender, Perbaikan Jembatan Sambaliung dan Talisayan

“Apabila kita melihat selain masalah sembako, dan mobilisasi pekerja yang menyeberang dan bolak-balik ke pesisir, ini kita melihat juga banyaknya aktivitas perusahaan yang juga membawa hasil produksi melalui jembatan itu,” tuturnya.

Jadi, kata Dia, perlu dipertimbangkan penutupan. Jangan sampai berdampak pada aktivitas masyarakat secara luas.

“Bisa menimbulkan permasalahan baru di Kabupaten Berau,” sambungnya.

Pihaknya, telah berdiskusi dengan anggota di Komisi III, terkait rencana penutupan jembatan Sambaliung itu. Hasil diskusi, sepakat menyuarakan dilakukan penundaan terhadap perbaikan dan penutupan jembatan itu.

Politisi dari Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) itu juga mengaku, Komisi III lebih setuju apabila Pemkab Berau dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, untuk bersinergi membangun jembatan kembar sebagai alternatif menuju pesisir.

“Jadi, kalau kita berpikir untuk membangun jembatan kembar dengan dana yang ada yaitu Rp 20 Miliar, itu hanya kita menambah saja, barulah berpikir untuk rehabilitasi. Karena sudah ada alternatifnya. Apalagi masih banyak pihak yang belum mengeluh dengan kondisi jembatan tersebut,” katanya.

Dikarenakan ada mata rantai prioritas yang bisa saja terputus karena penutupan sementara itu.

Seperti apabila adanya kebutuhan obat yang harus cepat diantarkan ke Sambaliung atau pesisir bisa memakan waktu yang lebih lama karena mobilisasi ditutup.

Saga juga menilai, dampak mobilisasi ke pesisir itu sangat luar biasa, termasuk pariwisata.

Sementara, di pesisir sekarang ini lebih mengedepankan pariwisata. Dampak kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara itu sangat luar biasa, sekarang ini mereka prioritaskan untuk ke Labuan Cermin, Kaniungan, dan sebagainya.

Di sisi lain, Saga juga mengungkap, suara untuk menunda penutupan jembatan Sambaliung tampaknya sulit, karena sudah ada kontraktornya.

Apabila memang harus ditutup, paling tidak Pemkab Berau harus lebih maksimal berpikir terkait solusi penutupan jembatan Sambaliung ini.

“Jangan kita hanya bicara terkait adanya LCT saja. Tapi, bagaimana mungkin saat waktu pengerjaan penutupan itu kalau memang bisa si penyedia ini mencari alternatif seperti roda dua diberikan ruang prioritas untuk lewat jembatan itu, mungkin hanya sebatas roda dua saja sehingga tidak ditutup secara total,” jelasnya.

Tentunya, ini akan dapat mempercepat mobilisasi juga, salah satu yang bisa diselamatkan seperti ojek online dan pekerja pengguna kendaraan motor. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.