Peningkatan Kapasitas SDM dan Percepatan Pembangunan di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terus menjadi atensi dari berbagai pihak terutama beberapa organisasi masyarakat yang ada.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD PPU, Hartono Basuki mengatakan, bahwa pemerintah pusat harusnya telah memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat lokal Penajam Paser Utara.

Tujuannya agar nanti tak ketinggalan jauh dengan para pendatang yang masuk dan tinggal di Ibu Kota Negara (IKN).

Terkait perannya untuk menyampaikan hal itu ke Badan Otorita sebagai yang berwenang terhadap IKN, dikatakan Hartono belum bertemu secara langsung dan menyampaikan hal tersebut.

Baca juga: Hasil Survei APSSI soal IKN, Sebanyak 48,2 Persen Masyarakat Minta Ditunda, Dominan Dampak Negatif

Baca juga: Titik Nol IKN Nusantara Bukan Lokasi Wisata tapi Banyak Dikunjungi Masyarakat dari Luar

Baca juga: Dampak Beruk Kesulitan Cari Makan di Kawasan IKN, Ekosistemnya Terganggu hingga Dianggap Hama

Lembaga ini belum secara khusus melakukan koordinasi dengan Badan Otorita, karena Badan Otorita juga belum berkantor di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Ke depan kita ingin bahwa diluar wilayah IKN pemerintah pusat juga membantu percepatan pembangunan maupun SDM lokal," ungkapnya kepada TribunKaltim.co, Senin (23/5/2022).

Namun, kepada Kementerian terkait ia mengaku pihaknya telah berkoordinasi secara langsung hanya saja belum ada tindak lanjut, sebab dari Kementerian juga menunggu peraturan lanjutan terkait IKN ini.

"Kita juga akan segera berkoordinasi dengan Badan Otorita, kita memang belum pernah melakukan pertemuan, tapi ke Kementerian terkait sudah berkonsultasi," ujarnya.

Tapi Kementerian juga masih menunggu Perpres, yang jelas keinginan kita bahwa pemerintah pusat membantu percepatan pembangunan dan juga SDM.

"Untuk menghindari kesenjangan yang signifikan," lanjutnya.

Urgensi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia itu diharapkan, agar tidak timpang dengan pemerataan pembangunan yang bakal dilakukan pemerintah pusat.

Menurutnya, masyarakat lokal harus aktif terlibat dalam pembangunan IKN nantinya.

Baca juga: Bantah IKN Nusantara Minim Pendanaan, Menko Luhut Sebut UEA Siap Investasi 20 Miliar Dolar AS

"Terkait peningkatan SDM, salah satunya kita ingin pemerintah pusat membantu ketertinggalan SDM kita," katanya.

Tidak hanya infrastrukur, tapi juga kesiapan Sumber Daya Manusia jika dibandingkan laju pembangunan.

"Pasti kita akan tertinggal jika pemerintah pusat tidak membantu," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.