Jokowi Ternyata Maju Pilpres 2024? Ketum Projo Jelaskan Maksud Ucapan 'Yang Kita Dukung Ada di Sini'

Baca juga: Beri Dukungan Airlangga Jadi Capres, Ridwan Kamil: Balas Budi ke Golkar

Peluang Jokowi kembali pimpin RI masih terbuka

Masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berakhir pada tahun 2024 mendatang.

Sesuai Undang-Undang, Presiden Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai calon Presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Namun, jalan bagi Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia 5 tahun ke depan belum sepenuhnya tertutup.

Awal tahun 2022 lalu, Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong agar Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang, berduet dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Deklarasi Sekber Prabowo-Jokowi mendorong Prabowo Subianto, calon presiden dan Joko Widodo, calon wakil presiden, sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G. Gisel, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).

Gisel mengatakan, pihaknya mendorong pasangan Prabowo-Jokowi demi melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional.

Ia menuturkan, masa kepemimpinan periode kedua Jokowi berada dalam posisi sulit dan penuh tantangan akibat krisis global dan pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor, khususnya ekonomi dan kesehatan.

Menurut dia, kondisi sulit tersebut membutuhkan respons cepat dan tepat dari pemerintah agar Indonesia tidak jatuh dalam jurang resesi.

"Beruntung sampai saat ini Indonesia belum jatuh pada jurang resesi. Sedangkan, banyak negara sudah mengalami resesi, termasuk negara tetangga Singapura," ujar Gisel.

Gisel pun mendukung kebijakan pemerintah melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya mempermudah investasi melalui penyederhanaan regulasi terkait bisnis dan investasi.

Sekber juga memuji pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang terus dilakukan pemerintah di tengah penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

"Kemudian, yang tidak kalah penting adalah agenda pemindahan status Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang direncanakan akan dimulai pada semester I tahun 2024," kata Gisel seperti dilansir Kompas.com.