Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, 5 Polisi Disanksi, Panglima TNI: 10 Prajurit Jadi Tersangka

TRIBUNKALTIM.CO - Babak baru kerangkeng manusia sks Bupati Langkat, 10 prajurit TNI jadi tersangka, lima polisi disanksi.

Kasus kerangkeng manusia sks Bupati Langkat tak hanya menyeret sang mantan bupati.

Namun sejumlah penegak hukum diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Kabar baru jika lima polisi mendapat sanksi beragam karena diduga terlibat dalam kasus perbudakan modernya sang eks bupati.

Tak hanya polisi sejumlah prajurit TNI juga jadi tersangka.

Baca juga: Oknum TNI & Polri Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, Ada yang Bertugas Jaga Togel

Baca juga: Korban Kerangkeng Manusia Diintimidasi, Reaksi Jenderal Andika saat LPSK Mohon Bantuan Pengamanan

Baca juga: PENGAKUAN Mengejutkan Ayah Korban ke-4 Kerangkeng Eks Bupati Langkat, Polisi Temukan Fakta Baru?

Mereka disanksi disiplin dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin di Langkat, Sumatera Utara.

Dikutip dari Kompas.com, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, ada 10 prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. 

“(Kasus) Langkat masih terus. Kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada sembilan, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka (dari TNI),” kata Andika usai bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Andika menegaskan, proses hukum yang menyangkut prajurit TNI dalam kasus kerangkeng manusia akan terus berjalan.

Jenderal TNI juga menginginkan agar para korban mau mengungkapkan semua.

Baca juga: Jadi Tersangka Kerangkeng Maut, Terbit Rencana Peranginangin Dijerat Pasal Berlapis

Hal ini dilakukan supaya mereka yang terlibat sejak 2011 dapat dimintai pertanggungjawabannya.

“Sehingga, kita bisa juga membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011. Kalau saya tidak salah, itu kan juga dari 2011 atau 2012. Itu juga harus bertanggung jawab,” ujar dia.

5 polisi disanksi disiplin

Lima anggota polri dijatuhi hukuman disiplin terkait kasus kasus kerangkeng manusia

Sanksi yang diberikan mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga mutasi dan demosi.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Polda Sumut telah memeriksa kelima anggota polisi yang diduga terlibat kasus kerangkeng manusia itu.

Dalam sidang disiplin, kelimanya tidak terbukti secara langsung terlibat atau mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam kerangkeng hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

"Mereka hanya tahu di situ ada kerangkeng. Oh iya itu ada kerangkeng, tapi aktivitas di kerangkeng mereka tak tahu. Ada yang tahu, tapi itu pun sebatas karena orang di lingkungan situ, tetangga," kata Hadi saat dihubungi, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Aksi Penyiksaan Sadis, Anak Bupati Langkat Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melaporkan kepada pimpinan atau atasan sehingga mereka dijerat dengan pasal terkait disiplin.

"Ancaman hukuman, hasil sidang kemarin, ditunda kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, sekolah, demosi dan mutasi," katanya.

Dari lima anggota polisi itu, satu orang berpangkat perwira menengah. Petugas tersebut tidak pernah masuk atau menghampiri kerangkeng tersebut.

Kemudian, ada tiga poliis lainnya yang diperbantukan sebagai liaison officer (LO) saat Terbit mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Dari tiga orang itu, satu di antaranya pernah satu kali mencuci kendaraan di kolam di samping kerangkeng.

Terakhir, merupakan salah satu kerabat Terbit. Anggota polisi ini pernah berada di lingkungan kerangkeng.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Jadi Tersangka, Ini Peran Dewa Peranginangin Saat Aniaya Penghuni Kerangkeng Manusia Milik Bapaknya

Selain Terbit, ada delapan tersangka lainnya berinisial HS, DP, JS, IS, TS, RG, SP, dan HG.

Terbit dijerat Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 333 KUHP, Pasal 351, Pasal 352, dan Pasal 353 tentang penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia, serta Pasal 170 KUHP.

"Ini semuanya diterapkan khususnya kepada TRP di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUHP," ujar Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.