Ibu Kota Negara
Banyak yang Ingin Camping di Lokasi Kemah Jokowi di IKN Nusantara, tapi tak Diizinkan, Ini Alasannya
Banyak yang ingin camping di lokasi tempat kemah Jokowi di IKN Nusantara, namun tidak diizinkan. Begini alasan dan penjelasan dari Sekcam Sepaku
TRIBUNKALTIM.CO - Saat ini, lokasi titik nol di IKN Nusantara banyak dikunjungi warga, bukan hanya dari Kalimantan Timur ( Kaltim ) dan sekitarnya namun juga dari daerah sekitarnya.
Selain titik nol IKN Nusantara jadi lokasi wisata, namun banyak pula warga yang ingin berkemah atau mendirikan tenda di lokasi ini.
Termasuk di sekitar lokasi kemah Presiden Joko Widodo di titik nol IKN Nusantara.
Namun, hingga saat ini, warga tidak diizinkan untuk berkemah di titik nol IKN Nusantara.
Simak penjelasan lengkap Sekretaris Camat Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ) terkait alasan tidak diizinkannya warga berkemah.
Diketahui, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri sempat berkemah di titil nol IKN Nusantara yang ada di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU.
Kawasan IKN Nusantara di Kaltim ini meliputi sejumlah wilayah di dua kabupaten yakni PPU dan Kutai Kartanegara ( Kukar ).
Untuk lokasi titik nol IKN Nusantara berada di Sepaku, PPU.
Baca juga: Patok Liar Mulai Dipasang di Mentawir IKN, Mulai Diklaim Warga Balikpapan dan Samarinda
Hingga saat ini, menurut Sekretaris Camat Sepaku Adi Kustaman, masyarakat tidak diizinkan untuk berkemah di IKN Nusantara.
Namun, menurut Sekcam Sepaku, tidak menampik kemungkinan lokasi tersebut bisa dijadikan bumi perkemahan.
Area titik nol IKN Nusantara itu makin menarik publik setelah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) berkemah di calon Istana Negara pada Maret lalu.
"Memang ada wacana, di sana di tempat yang pernah dilakukan camping Bapak Presiden jadi semacam bumi perkemahan," jelas Adi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Bahkan, wacana itu disikapi serius sebelum nantinya lokasi itu akan dibangun Istana Negara IKN Nusantara.
Karena masih sebatas wacana itulah, Adi mengatakan pihaknya harus menolak berbagai permintaan untuk bisa berkemah di IKN Nusantara.
Pria asal Jawa Barat itu mengungkapkan, pemerintah kecamatan sudah mendapatkan berbagai macam permintaan mulai dari pecinta alam hingga jurnalis.
"Bukan boleh tidak boleh. Sejauh ini tempat itu masuk ke dalam lahan konsesi," tutur Adi.
Baca juga: Suara Masyarakat Paser Balik Sepaku yang Khawatir Tergusur IKN, ‘Kami Ingin Perhatian Pemerintah’
Karena merupakan lahan perusahaan, maka Adi menceritakan siapa yang menjamin jika tidak ada warga yang membuka perapian
Adi menjelaskan, terdapat hewan melata seperti ular kobra, kalajengking, dan hewan sejenis lainnya.
"Di sana juga masih banyak nyamuk malaria," ungkap Adi.
Jika masyarakat berkemah dan diserang binatang melata, tentu mengancam keselamatan nyawa karena fasilitas kesehatan jauh dari lokasi IKN.
Selain itu, sumber air bersih di lapangan pun belum tersedia.
"Siapa yang jamin saat kemah terus orang bakar-bakar, terus terjadi kebakaran bagaimana. Itu konsesi perusahaan kayu," kata dia.
Oleh karena itu, untuk sementara usulan masyarakat berkemah masih dilarang sementara waktu.
Saat ini, lanjut Adi, yang dilakukan pihaknya adalah menunggu langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
"Karena saya mendengar ada arahan dari PUPR sendiri untuk dijadikan tempat perkemahan," jelas Adi kembali.
Jika wacana itu terealisasi, Adi menyatakan maka membutuhkan banyak instansi, seperti soal siapa yang bertanggung jawab akan sampahnya.
Baca juga: Hasil Survei APSSI soal IKN, Sebanyak 48,2 Persen Masyarakat Minta Ditunda, Dominan Dampak Negatif
100 Ribu Tenaga Kerja Mulai Pindah ke PPU pada Juli 2022
Pembangunan IKN Nusantara segera dimulai, sekitar 100 ribu tenaga kerja mulai pindah ke Penajam Paser Utara pada Juli 2022.
Warga PPU, Balikpapan dan sekitarnya harus bersiap, sekitar 100 ribu tenaga kerja akan datang ke PPU pada bulan Juli mendatang.
Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul 100 Ribu Tenaga Kerja Bakal Pindah ke IKN Nusantara pada Juli 2022, diharapkan akan ada multiplier effect secara ekonomi dengan hadirnya 100 ribu tenaga kerja ini.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan ada 100.000 tenaga kerja bakal pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Juli 2022 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Thomas Umbu Pati dalam diskusi bertajuk 'Pemindahan Ibu Kota dan Tinjauan Masa Depan Jakarta Dalam Perspektif Pemda se-Jabodetabek' di Jakarta, Senin (23/5/2022).
"Alhamdulillah bulan Juli nanti sekitar 100 ribu tenaga kerja sudah mulai pindah ke sana (IKN Nusantara)," kata Thomas Umbu.
Menurut Thomas, pemerintah saat ini sedang memikirkan untuk membangun kebutuhan-kebutuhan sarana infrastruktur.
Sebab, pada triwulan pertama tahun 2024 sebanyak 60.000 aparatur sipil negara (ASN) bakal pindah ke lokasi IKN Nusantara.
"Sehingga mimpi bahwa triwulan pertama 2024 60 ribu ASN sudah bisa pindah ke lokasi IKN dan Bapak Presiden (Joko Widodo) akan menyelenggarakan upacara 17 Agustus perdana di IKN," ujarnya.
Sementara terkait ketersediaan air, kata dia, pemerintah telah memanfaatkan aliran Sungai Mahakam.
"Memang hari ini banyak diskusi tentang tantangan terkait dengan kebutuhan air bersih. Namun ini sudah bisa kita cegah, kita antisipasi dengan memanfaatkan aliran Sungai Mahakam," ucap Thomas.
Thomas menuturkan, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dikarenakan berbagai faktor, seperti bahaya ancaman banjir.
Selain ancaman banjir, kata dia, beberapa alasan lain mengapa ibu kota harus pindah, yakni 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.
Kemudian, konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa, krisis ketersediaan air di pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi apalagi Jakarta, serta beberapa aspek lainnya.
Tak hanya itu, lanjut Thomas, berdasarkan hasil riset pada tahun 2013 misalnya, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia.
"Jadi kalau urgensi kenapa (ibu kota) harus pindah, saya kira banyak persoalan di Jakarta yang saya kira kita semua paham melihat bagaimana dinamika persoalan hari ini dan akhirnya Ibu Kota harus dipindah ke Penajam Paser Utara," ujarnya.
Baca juga: Kendaraan Tanpa Awak Bakal Jadi Tulang Punggung Transportasi IKN, Kepala Otorita: Fitur Terpenting
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.