Ibu Kota Negara
IKN Ditawarkan di World Economic Forum di Swiss, Bahlil: Minat Ada, tapi Eksekusinya di WEF Belum
Proyek IKN Nusantara ikut ditawarkan Pemerintah Indonesia dalam World Economic Forum di Swiss. Bahlil Lahadalia sebut minat ada, tapi eksekusi belum
lihat foto
Industri baru banyak tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara, serta pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, ia meyakini, investasi tak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa.
Dia pun berharap semakin banyak generasi muda yang bisa berperan mendorong perekonomian Indonesia.
"Investasi yang dulu hanya berpusat di Jawa dan Sumatra, kini tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan.
Di sinilah para pemuda, termasuk GAMKI, harus memainkan perannya, karena banyak sekali lapangan kerja serta program-program UMKM terbuka luas," jelas Luhut.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menilai, keunggulan Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara baru, salah satunya karena memiliki ketataan moralitas kepada bangsa Indonesia.
"Walaupun punya kapasitas penghasilan sumber daya alam luar biasa, tapi Kaltim tidak pernah punya keinginan macam-macam.
Selain itu, Kaltim juga terkenal damai, tak pernah ada konflik SARA. Ini realitas yang membuat Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota yang baru," ungkapnya.
Ia mengakui, bahwa saat ini memang masih ada pihak yang menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Namun, Isran menilai, jumlah penolakan lebih sedikit ketimbang jumlah pihak yang menyetujui pemindahan ibu kota negara.
"Kalau ada yang bilang 25.000 tokoh menolak pemindahan ibu kota, berarti masih ada 277 juta lebih yang setuju.
Dalam demokrasi, pro dan kontra itu hal biasa,” tutup dia.
Sebagai informasi, pemerintah mulai melakukan pembangunan tahap I IKN yang akan berlangsung sepanjang 2022-2024 sengan kebutuhan dana sebesar Rp 466 triliun.
Penggunaan dana APBN akan seminimal mungkin yaitu rencananya sebesar 20 persen dari total kebutuhan dana, sehingga sisanya melalui pendanaan investor.
Pembangunan IKN baru mulai dilakukan seiring dengan terbitnya Keputusan Mensesneg Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara ( IKN ).
