Berita Nasional Terkini
Politisi PDIP Deddy Sitorus Sebut Banyak Pengusaha Sawit Tipu Rakyat Dengan Dalih Kebun Plasma
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengakui bahwa dirinya sudah lama mengetahui tentang praktek kotor
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengakui bahwa dirinya sudah lama mengetahui tentang praktek kotor para pengusaha sawit.
Banyak dari mereka yang menguasai lahan di luar HGU, menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, manipulasi pajak dan sebagainya.
Namun demikian, menurut Deddy, itu masalah lain dan biarlah diselesaikan oleh Kementerian teknis.
Bukan hanya itu, ia juga mempertanyakan pernyataan Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang akan melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.
Menurutnya, hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Rencana Subsidi Minyak Goreng Dicabut Pemerintah, Pedagang Pasar Merasa Galau
Baca juga: Bulog Berau Segera Distribusikan Minyak Goreng Curah, Harga Rp 14.000 Perliter
Baca juga: Kodim 0906 Serahkan BLT Minyak Goreng Khusus untuk Pedagang dan Nelayan, Pemkab Kukar Mengapresiasi
“Ini kok jadi aneh, merembet kemana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” kata Deddy di sela Pameran Festival Kopi Nusantara, di Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5/2022).
Menurut Deddy, kalau Luhut cuma mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng. Sebenarnya sangat mudah. Yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.
Sedang, LBP sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.
Bagi Deddy, hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marimves.
Itu tugas Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR.
Kedua, melakukan audit lahan, menurut Deddy, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini.
Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan 'conflict if interest'.
“Nanti Pak Luhut malah sibuk ngurus lobby-lobby pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini,” kata Deddy.
Oleh karena itu, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini meminta agar LBP fokus saja pada urusan minyak goreng.
Apalagi, sampai hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal, juga tidak ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak tidak terulang dimasa depan.
