Pembangunan IKN Dimulai Tahun Ini, tapi Kementerian PUPR Belum Ada Dana, Minta Anggaran Rp 3 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ) rencananya akan dimulai tahun 2022 ini. 

Namun, hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( KemenPUPR ) masih belum punya alokasi dana untuk bangun IKN Nusantara.

KemenPUPR telah mengajukan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim antara Rp 2-3 T kepada Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).

Hingga saat ini, alokasi anggaran IKN Nusantara tersebut masih belum dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Diketahui, Pemerintah telah menetapkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. 

Di Kaltim, wilayah IKN Nusantara ini akan meliputi sejumlah desa dan kelurahan di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kutai Kartanegara ( Kukar ). 

Rencananya, pembangunan IKN Nusantara ini akan dilaksanakan mulai semester II tahun 2022 ini.

Namun menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kemen PUPR, Diana Kusumastuti, alokasi anggaran yang diajukan KemenPUPR belum dikucurkan Kemenkeu. 

Baca juga: Kepala Otorita Sebut IKN akan Gunakan Listrik dari Energi Hijau, Bambang Susantono Ungkap Konsepnya

Pernyataan ini disampaikan Dirjen Cipta Karya KemenPUPR seusai  Penjurian Tahap I Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung IKN Nusantara di Tangerang, Selasa (7/6/2022).

Diana mengatakan mengatakan, "(Kementerian) PUPR aja yang minta ke keuangan (Kemenkeu), tapi duitnya belum ada nih sampai sekarang.

Belum ada duitnya, di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kita nggak ada." 

Untuk pembangunan awal IKN Nusantara ini, KemenPUPR meminta anggaran sebesar Rp 2 triliun- Rp 3 triliun kepada Kemenkeu. 

"Yang diminta cukup banyak ya, tapi dari totalnya kira-kira Rp 2 triliun-Rp 3 triliun kalau nggak salah," ungkap Diana seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Diana menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan dan bangunan dengan prinsip design and build (rancang dan bangun).

Menurutnya, dana itu hanyalah uang muka apabila menggunakan skema multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dengan prinsip tersebut.