Ibu Kota Negara
Jokowi Minta Sosialisasi pada Warga Terdampak IKN Lebih Digencarkan, Jamin tak Ada yang Dirugikan
Presiden Joko Widodo meminta sosialisasi pada warga terdampak Ibu Kota Negara ( IKN ) lebih digencarkan. Jokowi jamin tak ada yang dirugikan
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah telah menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ( Kaltim ).
Di Kaltim, kawasan IKN yang diberi nama Nusantara ini meliputi sejumlah desa dan kelurahan di dua Kabupaten yakni Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kutai Kartanegara ( Kukar ).
Untu pembangunan IKN Nusantara ini, sejumlah warga di Kaltim, yang lahannya masuk kawasan IKN, terlebih yang berada di Kawasan Pusat Inti Pemerintahan ( KIPP ) resah.
Warga mencemaskan nasib mereka setelah lahannya masuk kawasan IKN.
Kini, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membuat pernyataan untuk menenangkan warga terdampak IKN.
Rabu (8/6/2022) kemarin ketika meresmikan Masjid At Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Presiden Jokowi meminta masyarakat yang masuk ke KIPP IKN tidak perlu gelisah dengan adanya pembangunan ibu kota baru.
Presiden Jokowi menjamin bahwa pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.
Presiden Jokowi mengatakan, "Enggak akan ada masyarakat yang dirugikan. Jaminan, itu!"
Baca juga: Pembangunan IKN Dimulai Tahun Ini, tapi Kementerian PUPR Belum Ada Dana, Minta Anggaran Rp 3 Triliun
Menurut Jokowi, sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak sebenarnya sudah dilakukan.
Hanya saja, diakui memang belum masif. "Sudah, tetapi memang belum masif," ujar Jokowi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Oleh sebab itu, ia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk segera menjalin komunikasi dengan warga yang lahannya masuk ke dalam IKN, khususnya KIPP.
Pasalnya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, pembangunan KIPP IKN bakal dimasifkan.
"Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN)," ujar Presiden Jokowi.
Salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak, lanjut Kepala Negara, yakni soal nasib hak properti mereka, baik berupa lahan, bangunan, maupun apa yang bernilai di atasnya.
Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara terperinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.
