Ibu Kota Negara
Warga di IKN Nusantara Tidak akan Dirugikan, Presiden Jokowi: Jaminan, Itu
Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memberikan dampak bagus bagi masyarakat
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memberikan dampak bagus bagi masyarakat setempat yang menempati di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Lokasi Ibu Kota Negara sudah ditentukan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang lahannya masuk ke Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak perlu gelisah.
Terkait adanya adanya pembangunan ibu kota baru.
Baca juga: Penasihat IKN dan Rektor Uniba Balikpapan Berkunjung ke Ibu Kota Negara dan Bendungan Sepaku Semoi
Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, 200 Ribu Orang Mulai Bekerja Bangun IKN Tahun Depan
Baca juga: PLN Kawal Ketersediaan Listrik untuk IKN Nusantara, Pastikan Infrastruktur Kelistrikan Lancar
Presiden Jokowi menjamin bahwa pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.
"Enggak akan ada masyarakat yang dirugikan. Jaminan, itu!" ujar Presiden Jokowi kepada Kompas.com usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rabu (8/6/2022).
Kepala Negara mengatakan, sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak sebenarnya sudah dilakukan.
Hanya saja, diakui memang belum masif. "Sudah, tetapi memang belum masif," ujar Kepala Negara.
Baca juga: Tambang Ilegal Porak-porandakan Kawasan Penyangga IKN Nusantara, Jatam Sebut Ironi
Oleh sebab itu, ia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk segera menjalin komunikasi dengan warga yang lahannya masuk ke dalam IKN, khususnya KIPP.
Pasalnya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, pembangunan KIPP IKN bakal dimasifkan.
"Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN)," ujar Presiden Jokowi.
Salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak, lanjut Kepala Negara.
Yakni soal nasib hak properti mereka, baik berupa lahan, bangunan, maupun apa yang bernilai di atasnya.
Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara terperinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.
Baca juga: Siap-siap! 200 Ribu Orang Bakal Masuk ke Kaltim untuk Bangun IKN Nusantara pada Tahun 2023
"Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan. Mungkin ada yang bergeser, dan saya enggak tahu nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung. Tapi saya kira, arahnya ke sana," ujar Presiden Jokowi.
