Berita Nasional Terkini
Jelang Pilpres 2024, Golkar Himbau Agar Elite Parpol Tak Gunakan Politik Identitas dalam Berkampanye
Jelang Pemilihan Presiden 2024, Wakil Ketua Umum DPP Golkar meminta agar elit partai politik tidak menggunakan politik identitas dalam kampanye
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Menjelang Pemilihan Presiden 2024, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin meminta agar elit partai politik untuk tidak menggunakan politik identitas dalam berkampanye.
Tujuannya adalah agar Pilpres 2024 tidak sama dengan Pilpres 2019, yang di mana terjadi polarisasi antar kubu.
Disampaikan Nurul Arifin bahwa yang harus dikoreksi agar tidak terjadi politik idetitas adalah para elite parpol.
"Kata kunci saya di elite, karena kalau rakyat itu ngikutin. Nah, elitenya berpolitik secara pragmatis, rakyatnya yang berpolitik dengan hati," kata Nurul Arifin di acara Rosi dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Minggu (12/6/2022).
"Mereka sakit hatinya sampai sekarang, modelnya saya sama kakak saya lah, sampai sekarang masih clash, gara-gara kubu-kubuan ini," tambah Nurul Arifin.
Baca juga: Wakil Menteri Desa Sebut Politik Identitas Harus Hilang di Pemilu 2024, Ini Alasannya
Untuk itu, Nurul Arifin mengaku bahwa apabila ingin Pilpres 2024 tidak terjadi seperti pada tahun 2019, para elite Parpol harusnya tidak terjebak pada politik identitas untuk kampaye.
"Sekarang kita berkomitmen yang punya partai semua, yang berada di partai semua, satu, dua, tiga ini berkomitmen, empat, supaya partai-partai kita ini tidak menggunakan kampanye dengan politik identitas," beber Nurul Arifin.
Menanggapi hal ini, pengamat politik M Qodari menilai bahwa harus realistis melihat politik identitas pada Pilpres mendatang.
Baca juga: Jokowi Beri Peringatan ke PNS, TNI dan Polri, Singgung Politik Identitas di Pilkada Serentak 2020
Menurutnya, sesorang yang ingin menang dalam pertarungan politik, pasti akan mencari dukungan dari berbagai kelompok, termasuk secara latar belakang berbeda dengan latar belakang yang dimiliki calon tersebut.
"Kita sudah tahu lah, calon-calon yang kemudian berafiliasi atau berkubu dengan kelompok-kelompok yang menggunakan sentimen keagamaan," tutur M Qodari.
Selain itu, di era media sosial saat ini, mengontrol politik identitas tidak bisa dihindarkan karena banyak konten-konten yang bertebaran bertujuan untuk membelah.
Simak video selengkapnya:
(TribunKaltim.co/Justina)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
