Berita Kukar Terkini

Tenaga Honorer Dihapus Tahun 2023, Pemkab Kukar Ajukan Penambahan PPPK

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana mengajukan penambahan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono. Pihaknya amengusulkan untuk penambahan PPPK di Kementerian. TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana mengajukan penambahan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan secara efektif mulai tahun 2023 mendatang.

Setiap instansi baik pusat maupun daerah diminta untuk menyelesaikan status kepegawaian tenaga honorer paling lambat 28 November 2023.

Hal ini telah tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Ada usulan tambahan, akan tetapi sekarang sedang kami bicarakan dengan teman-teman OPD teknis. Kami tengah menunggu usulan dari setiap OPD," ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono kepada TribunKaltim.co.

Baca juga: Kepala BKD Kaltim Tegaskan Tak Akan Hapus Honorer, Gaji Bakal Dialokasikan Lewat APBD

Ia menyampaikan, pihaknya juga diminta untuk mendata kembali jumlah pegawai yang ada baik ASN, PPPK, serta honorer atau naban (tenaga bantuan).

Dari data tersebut, lanjut Sunggono, akan dipergunakan untuk mengusulkan untuk penambahan PPPK di kementerian.

Meski akan diajukan penambahan PPPK, hal ini sebenarnya tidak mudah. Sebab, jika banyak penambahan PPPK, maka ujung-ujungnya akan berdampak pada pembiayaan APBD.

Sebagaimana diketahui, pembiayaan PPPK tidak dibiayai dengan DAU (Dana Alokasi Umum). Hal ini tentunya akan berimbas pada beban belanja pegawainya yang tinggi.

Baca juga: Soal Penghapusan Tenaga Honorer, DPR RI Imbau Pemerintah Harus Berhati-hati 

"Maka dari itu kami harus perhitungkan dengan cermat, karena jangan sampai jadi beban keuangan daerah. Kita harap untuk pengadaan ASN, karena ASN itu dibiayai APBN sedangkan kalau P3K biaya oleh daerah yang harus disesuaikan dengan postur APBD kita,” ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved