DPR Minta Pemerintah Tunda Anggaran IKN, APBN 2023 harus Difokuskan untuk Kebutuhan Mendesak

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah diminta untuk menunda anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) karena dinilai tidak prioritas dan bukan kebutuhan mendesak. 

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, Pemerintah perlu mengkalkulasi ulang anggaran untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anis Byarwati mengatakan APBN tahun 2023 difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi.

Dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari situs resmi DPR, Selasa (14/6/2022), Anis Byarwati, mengatakan "Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN.

Selain itu Anggaran IKN menjadi tidak prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears)." 

Ekonomi hijau vs agro maritim

Baca juga: ASN, TNI, Polri yang Pindah ke IKN Dapat Rumah Dinas Gratis, Bocoran Spesifikasi, Syarat dan Konsep

Selain mengenai anggaran,  Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti tentang ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim (BI) yang juga dipaparkan oleh Suharso Monoarfa.

Sementara itu, dalam paparan yang disampaikan Suharso Monoarfa, output dari ekonomi hijau ini adalah pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP.

Seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, selanjutnya untuk pengembangan sektor yang lebih detail seperti sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan, transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan.

Anis menanggapi dengan mengatakan, seharusnya agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Bappenas memiliki grand design perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim.

Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru.   

Integrated digital office

Anis yang juga Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR ini juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office.

Baca juga: Jokowi Minta Sosialisasi pada Warga Terdampak IKN Lebih Digencarkan, Jamin tak Ada yang Dirugikan

Anis menilai hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respons yang tepat terhadap perkembangan.

Namun, Anis menekankan dampak dari integrated digital office ini harus efisiensi terutama dari sisi biaya.

Bappenas perlu membuat perbandingan efisiensi ini antara sebelum dan sesudah penerapan integrated digital office.

"Sehingga bisa terukur, sejauh mana signifikansi dalam efisiensi biaya yang digunakan. Apakah berkurang atau malah bertambah," ujar Anis.

Hal-hal lainnya menurut Anis perlu diperhatikan juga.

Seperti reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja karena penerapan sistem baru membutuhkan reformasi birokrasi.

Agar dapat terlaksana cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.

Anggaran pembangunan IKN Pemerintah mematok belanja infrastruktur pada tahun 2023 di kisaran Rp 367,7 triliun-Rp 417,7 triliun.

Baca juga: Pembangunan IKN Dimulai Tahun Ini, tapi Kementerian PUPR Belum Ada Dana, Minta Anggaran Rp 3 Triliun

Nilai ini lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada 2020 dan 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam anggaran belanja tersebut.

Namun, dia belum merinci besaran pasti belanja IKN.

"Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu tahun 2023 juga akan makin diakselerasi. Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Menteri PUPR Surati Menkeu

Untuk pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara selama 2022 -2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memerlukan dana Rp 43,73 triliun.

Terkait kebutuhan dana untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur ( Kaltim ) tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengajukan surat kepada Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).

Anggaran senilah Rp 43,74 T tersebut hanyalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara di Kaltim.

Lalu apa saja infrastruktrur dasar yang akan dibangun di IKN Nusantara tersebut?

Lebih lanjut, Basuki Hadimuljono menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk pengerjaan proyek infrastruktur dasar, seperti jalan tol, jalan nasional, kantor presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, penyediaan air baku, dan drainase.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/2022), Basuki Hadimuljono mengatakan, "Kami sudah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan IKN karena pada saat penyusunan anggaran 2022 ini memang tidak termasuk IKN.

IKN ini hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar." 

Basuki Hadimuljono menyebut, khusus untuk tahun ini pihaknya telah mengusulkan dana sebesar Rp 5 triliun kepada Menteri Keuangan.

"Kebutuhan antara 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun.

Usulan kami pada bulan April kemarin untuk tahun 2022 ini ada Rp 5 triliun," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melanjutkan, pada bulan ini sudah ada sejumlah proyek dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya yang dalam proses lelang sehingga kemungkinan dana yang terserap tahun ini tidak bulat Rp 5 triliun.

"Kemungkinan tidak akan menyerap Rp 5 triliun tapi sekitar Rp 4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai tahun 2024 sekitar Rp 43,73 triliun," jelasnya.

Dalam surat pengajuan ke Menteri Keuangan tertulis, dana yang dibutuhkan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN selama 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun.

Dengan rincian:

- Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 3,25 triliun.

- Ditjen Bina Marga sebesar Rp 17,11 triliun.

- Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 22,25 triliun.

- Ditjen Perumahan sebesar Rp 1,12 triliun.

Kemudian, untuk tahun 2022 sebesar Rp 5,07 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

- Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 1,74 triliun.

- Ditjen Bina Marga sebesar Rp 2,36 triliun.

- Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 2,36 triliun.

- Ditjen Perumahan sebesar Rp 480 miliar.

Baca juga: Kepala Otorita Sebut IKN akan Gunakan Listrik dari Energi Hijau, Bambang Susantono Ungkap Konsepnya

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.