Evaluasi Pembangunan KIPI Tanah Kuning, Bupati Syarwani: Kita Sudah Bentuk Tim

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Perwujudan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terus ditindaklanjuti. 

Tentu saja membuat kawasan industri dan pelabuhan itu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan semakin bergairah. 

Pihak Pemkab Bulungan terus mengingatkan dan memantau perkembangan area industri di Tanah Kuning-Mangkupadi tersebut. 

Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Desa Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Baca juga: Efek Proyek KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, Bupati Syarwani Usul Relokasi ke Menko Luhut Panjaitan

Baca juga: Jalan Menuju KIPI Tanah Kuning Belum Mulus, BPJN Kaltara Sebut tak Dapat Diperbaiki, Ini Sebabnya

Baca juga: KIPI Tanah Kuning Mangkupadi Belum Terealisasi, Bupati Bulungan Evaluasi Izin Lokasi

Untuk itu, evaluasi rutin dilakukan guna memastikan realisasi kegiatan investasi di daerah.

Bupati Bulungan, Syarwani meminta kepada seluruh investor yang berinvestasi di daerah rutin melaporkan realisasi kegiatan investasi di daerah, walaupun kewenangannya di pemerintah pusat.

"Iya, minimal ada tembusan ke Pemkab Bulungan," ungkapnya Kamis (30/6/2022).

Dengan adanya pelaporan tersebut, kata Syarwani Pemkab Bulungan akan lebih mudah memonitor seluruh kegiatan investasi.

"Sekarang ini kita sudah membentuk tim. Jadi, tim itu yang akan melakukan evaluasi untuk mendorong percepatan pembangunan KIPI," ungkapnya.

Evaluasi Dua Pengelola

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto mengatakan bahwa evaluasi percepatan pembangunan KIPI sampai saat ini masih dilakukan.

Bahkan, Risdianto mengakui dalam waktu dekat ini Pemkab Bulungan juga akan mengevaluasi dua pengelola.

Yakni, PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PT Kayan Patria Propertindo (KPP).

"Kemarin, PT Kayan Patria Propertindo sudah melakukan persentase terkait kegiatan di lapangan. Sekarang ini tinggal PT KIPI dan PT KPP yang belum melakukan persentase," ungkapnya.

Selain mendorong kegiatan fisik, evaluasi ini juga kata Risdianto dilakukan untuk mempercepat proses perizinan.

Baca juga: Kunjungi Pesisir Kaltara (3): KIPI Tanah Kuning - Mangkupadi untuk Masa Depan Indonesia