Presiden Jokowi Ingin Pembangunan IKN Nusantara Tepat Waktu: Beban Pulau Jawa Terlalu Berat

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pembangunan Ibu Kota Negara/ IKN Nusantara berjalan lancar dan tepat waktu.

Jokowi kembali memaparkan mengapa Ibu Kota Negara harus pindah ke Kalimantan Timur.

Banyak alasannya, di antaranya beban Pulau Jawa yang terlalu berat dan pemerataan ekonomi.

Oleh karena itu demi lancar dan tepat waktunya pembangunan dan pemindahan ibu kota, Jokowi juga meminat Polri harus harus mendukung agenda nasional  yang jumlahnya banyak.

Salah satunya yakni pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca juga: Aku Rukun, Tonjolkan Desain Keragaman Beragama Indonesia di Desain IKN Nusantara

Baca juga: BPN Siapkan Lahan, IKN Nusantara Punya Bandara VVIP Plus Pangkalan TNI Angkatan Udara

Hal itu disampaikan Presiden dalam upacara Hari Bhayangkara di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, (5/7/2022).

“Banyak agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Pertama, pembangunan Ibu kota negara,” kata Jokowi.

Pindah Ibu Kota Negara, kata Presiden adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan.

Oleh karenanya dukungan Polri sangatlah diperlukan.

“Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat berpidato dalam acara Pembukaan Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu, (22/6/2022).

Menurut Presiden pembangunan IKN saat ini sudah ada back up nya yakni UU IKN.

“Tadi saya baru saja dari Ibu Kota Nusantara. Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi. Dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up UU nya, yaitu UU IKN. Jadi kalau ada yang masih meragukan jadi pindah atau tidak, UU nya sudah ada,” kata Jokowi.

Pembangunan IKN kata Presiden didukung oleh 93 persen suara di DPR. Dukungan tersebut menepis pertanyaan sejumlah pihak mengenai pemindahan IKN.

“Ada yang bertanya lagi, ini nanti 2024 dilanjutkan atau tidak? Loh, sudah ada UU nya didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi,” kata Jokowi.

Baca juga: Besok IDN Global Gelar Future Indonesia di IKN Nusantara: Bakal jadi Kota Panutan

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan gagasan lama sejak presiden pertama RI, Soekarno.

Gagasan tersebut selalu muncul di setiap kepemimpinan Presiden.

“Karena apa? Memang logikanya itung-itungan memang harus pindah,” kata Jokowi.

Menurut Presiden beban Pulau Jawa terlalu berat. Dari sisi populasi, sebanyak 149 juta orang atau 56 persen dari total populasi Indonesia 270 juta orang, berada di Jawa. Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau.

“Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita. sehingga bebannya Jawa ini berat sekali,” katanya.

Sementara itu dari sisi ekonomi, 58 persen dari GDP Indonesia ada di Pulau Jawa. Oleh karenanya salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan ekonomi.

Baca juga: Dhony Rahajoe Buka Pelatihan Kerja di Sepaku Kawasan IKN Nusantara, Begini Respon Warga

“Terus rakyat kita yang ada di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu dibagi berapa persen? Ini yang sering saya sampaikan, ini adalah pemerataan ekonomi,” katanya.

Presiden ingin Indonesia tidak Jawa sentris. Oleh karenanya lokasi yang cocok sebagai ibu kota baru Indonesia nanti adalah Kalimantan Timur.

“Kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kita garis dari Barat ke Timur, dari Utara ke Selatan, ketemu di paling tengah itu yaitu Provinsi Kalimantan Timur, setelah beberapa provinsi juga kita saat itu kita cek semuanya,” pungkasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Pembangunan IKN