Berita Samarinda Terkini

Sidang Lanjutan Kasus Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK Hadirkan Saksi Ahli

Sidang perkara sengketa pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) di Internal Fraksi Golkar dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud kembali dilanju

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Persidangan sengketa pergantian Ketua DPRD Kaltim di Internal Fraksi Golkar kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Samarinda. TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sidang perkara sengketa pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) di Internal Fraksi Golkar dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Samarinda, Selasa (12/7/2022).

Sidang dengan nomor perkara 02/Pdt.G/2022/PN.Smr yang dipimpin oleh Agus Raharjo selaku Ketua Majelis Hakim dengan Akhmad Dwinanto dan Mtoro Hindaryanto sebagai Hakim Anggota ini beragendakan mendengarkan keterangan Herdiansyah Hamzah alias Castro sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh Makmur HAPK selaku pihak penggugat.

Dalam keterangannya, Castro memaparkan dua poin utama.

Pertama sebutnya, dalam peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) apabila terdapat proses hukum berkenaan dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses politik melalui rapat paripurna DPRD.

Kedua, lanjutnya, dalam kaitannya dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD harus dilakukan dengan alasan-alasan yang logis dan berbasis evaluasi kinerja dan bukan berdasarkan like and dislike.

Baca juga: Upaya Kasasi Kuasa Hukum Makmur HAPK Usai Gugatannya tak Diterima Pengadilan

"Karena meskipun pimpinan DPRD berdasarkan penugasan atau penunjukan dari partai politik, namun pada hakikatnya penugasan atau penunjukan tersebut mengandung makna yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai pimpinan DPRD untuk kepentingan publik, sehingga tidak lagi sepenuhnya milik partai politik," jelas Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) tersebut.

Masih terang Castro, meskipun pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD merupakan hak partai politik, tetapi tidak boleh dilakukan secara semena-mena agar tidak memengaruhi fungsi dan tugas para wakil rakyat secara kelembagaan.

Kedua hal tersebut terangnya, merupakan pertimbangan hukum atau ratio decidendi putusan MK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari amar putusan.

"Oleh karena itu, ratio decidendi tersebut bersifat mengikat. Sama halnya dengan amar putusan MK. Dan jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses pemberhentian dan pergantian pimpinan DPRD tidak sah secara hukum," terang Herdiansyah Hamzah.

Sementara itu, pihak tergugat dari Fraksi Partai Golkar yang turut dikonfirmasi usai persidangan menyebut bahwa sejatinya tongkat kepemimpinan DPRD Kaltim dari Makmur HAPK kepada Hasanuddin Masud sudah bisa dilakukan lantaran telah melalui serangkaian mekanisme resmi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved