Berita Kaltim Terkini

Upaya Kasasi Kuasa Hukum Makmur HAPK Usai Gugatannya tak Diterima Pengadilan

Upaya Makmur HAPK menempuh jalur hukum terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Kuasa Hukum Makmur HAPK, Andi Asran Siri saat ditemui di halaman Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Selasa (28/12/2021). TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upaya Makmur HAPK menempuh jalur hukum terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan melakukan gugatan perdata, belum diterima oleh Majelis Hakim.

Diketahui bahwa Surat Keputusan (SK) DPP Golkar No B-600/Golkar/VI/2021 terbit yang dikeluarkan DPP Partai Golkar pada 16 Juni 2021 silam menjadi awal seteru.

Serta membuat politikus senior di Kaltim ini membawa perseteruan sengketa politiknya di internal Partai Golkar Kaltim ke jalur hukum usai gugatannya ke Mahkamah Partai Golkar gagal.

Gugatan sendiri dilayangkan Makmur HAPK melalui kuasa hukumnya ke pengurus DPP Partai Golkar Ketua Umum dan Sekjen DPP), DPD Partai Golkar Kaltim (Ketua dan Sekretaris DPD) serta Fraksi Golkar di DPRD Kaltim Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai).

Baca juga: Ketua DPRD Makmur HAPK Hadiri Rakerprov KONI Kaltim

Baca juga: Makmur HAPK Tetap Ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua Samsun Sebut Kegiatan Dewan Tetap Berjalan Normal

Baca juga: Soal Polemik Pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Komisi I akan Surati Mendagri Secepatnya

Namun upaya hukum yang ditempuh dinilai Majelis Hakim pada 20 Desember 2021 lalu, tidak bisa diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.

Putusan dari gugatan perdata ini teregistrasi dengan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Smr.

Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa antara Makmur HAPK telah selesai di Mahkamah Partai Golkar dan bersifat mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yang ternyata perselisihan penggugat dan para tergugat telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Golkar.

Kuasa hukum Makmur HAPK, Andi Asran Siri saat ditemui sore (28/12/2021) hari ini usai mengajukan Kasasi ke PN Samarinda menjelaskan, bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, memberikan kesempatan pihaknya untuk melakukan upaya hukum.

Baca juga: Takut Tersandung Masalah Hukum Terkait Pergantian Makmur HAPK. DPRD Kaltim Minta Saran Kemendagri

Upaya jalur hukum yang tidak diterima Majelis Hakim pada Senin (20/12/2021) lalu, tentu menurutnya masih ada celah hukum.

"Upaya hukumnya adalah Kasasi. Akhirnya kita mempergunakan upaya itu dengan mengajukan Kasasi hari ini atas putusan itu," tegasnya.

Bertanya apakah ada gugatan lain yang dilayangkan, pihaknya irit bicara.

Dia hanya fokus pada upaya Kasasi yang kini telah diajukan atas Putusan dari gugatan perdata teregistrasi dengan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Smr.

Serta akan bersurat ke beberapa pihak bahwa kliennya, Makmur HAPK masih menempuh jalur hukum.

Baca juga: Isu Gratifikasi Landa Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK: Jangan Jualbeli Jabatan

"Gugatan lain belum, nanti kita lihat lah, rencana sih ada. Langkah-langkah lainnya tetap menunggu dengan pengajuan Kasasi kita ini," ucapnya.

"Karena kan kalau tidak salah, ada informasi pihak Fraksi Golkar (DPRD Kaltim) membuat surat untuk ditindaklanjuti (pimpinan), dan kita juga bersurat bahwa tetap melakukan upaya hukum Kasasi kepada DPRD, Gubernur Kaltim dan Kemendagri," sambungnya.

Menyinggung pertimbangan hukum untuk melakukan upaya Kasasi, Andi Asran Siri menyebut bahwa gugatan hukum perdata yang sebelumnya tidak dapat diterima Majelis Hakim masih memiliki celah, yang membuat pihaknya melangkah untuk melakukan upaya lanjutan

"Makanya kalau melihat pertimbangan itu, dan masih ada upaya hukum yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan, ada ruang," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved