Breaking News

Ibu Kota Negara

Pengembangan Lahan IKN Nusantara di Kaltim Bakal Molor dari Jadwal, Alasan Kementerian PUPR

Pengembangan lahan IKN Nusantara di Kaltim bakal molor dari jadwal semula. Berikut ini alasan Kemterian PUPR

Editor: Amalia Husnul A
TribunKaltim.co/Nita Rahayu
Susana di Titik Nol IKN Nusantara, Kaltim beberapa waktu lalu. Pengembangan lahan IKN Nusantara di Kaltim bakal molor dari jadwal semula. Berikut ini alasan Kemterian PUPR 

TRIBUNKALTIM.CO - Pengembangan lahan untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur ( Kaltim ) bakal molor dari jadwal.

Untuk sementara waktu, penandatangan kontrak land development (pengembangan lahan) untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim belum dapat dilaksanakan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) sebelumnya menargetkan penandatanganan kontrak pengembangan lahan IKN dijadwalkan terlaksana pada Jumat, (15/7/2022) lalu.

Jadwal penandatanganan kontrak pengembangan lahan pembangunan IKN Nusantara di Kaltim ini sebelumnya disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Namun, jadwal ini terpaksa mundur dari jadwal yang ditetapkan lantaran hingga saat ini dana tersebut belum masuk Daftar Isian Paket Anggaran ( DIPA ).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan kontrak pengembangan lahan di IKN bisa dilaksanakan jika dana tersebut sudah cair.

Baca juga: Istana Wapres di IKN Nusantara Kaltim akan Dilelang Lebih Dulu, Seperti Apa Desain Bangunannya?

“Belum, karena saya masih menunggu DIPA yang belum.

Mudah-mudahan minggu ini (dana dicairkan),” ujar Diana usai acara penyerahan hadiah pemenang sayembara IKN di Gedung Auditorium Kementerian PUPR di Jakarta, Senin (18/7/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Awalnya, penandatanganan kontrak pengembangan lahan dijadwalkan 15 Juli 2022 sehingga pengembangan lahan di IKN bisa dimulai Agustus tahun 2022 ini.

Menurut dia, pengembangan lahan ini hasilnya kavling untuk Istana Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), serta Kementerian/Lembaga (K/L).

"Land development itu hasilnya kavling, ini kementerian apa, ini Istana, ini Wapres," terang Basuki usai acara National Stakeholders Forum-First Announcement of 10th WWF 2024 di Jakarta, Jumat (8/7/2022).

Sehingga, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke IKN nantinya sudah memberikan perintah akan dibangun apa kavling tersebut.

Presiden pun juga mengatakan bahwa infrastruktur dasar sudah mulai dibangun di IKN yang ditandai dengan konstruksi Bendungan Sepaku Semoi dan Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai,” ucap Jokowi saat mengunjungi IKN, Rabu (22/6/2022).

Baca juga: Prioritas Utama Pembangunan di IKN dalam Waktu Dekat, Ada Istana Presiden dengan Anggaran Rp 2T

Air baku dari Bendungan Sepaku Semoi akan diolah untuk memasok kebutuhan air bagi 1,5 juta penduduk di IKN baru.

Menurut Presiden, air yang nantinya disalurkan bagi masyarakat adalah air yang sudah siap untuk diminum langsung.

“Untuk air yang disalurkan adalah air siap minum,” tutup dia.

Awalnya, bendungan ini ditargetkan dapat selesai dibangun pada Desember 2023.

Namun Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyanggupi untuk menyelesaikan pada awal 2023.

"Dengan adanya percepatan, kami menargetkan pembangunan akan selesai pada Januari atau Februari 2023,” tegas Jarot.

Kompleks Istana Wapres akan Diprioritaskan

Untuk sejumlah gedung yang menjadi prioritas pembangunan di IKN Nusantara di Kaltim akan segera dilelang.

Pertama akan dimulai dari Istana Wapres di IKN Nusantara di Kaltim  

Baca juga: Mulai Jumat 15 Juli 2022, Lokasi Titik Nol IKN Nusantara Tertutup Bagi Pengunjung

Seperti apa desain dari bangunan Istana Wapres di IKN?

Dari empat kategori sayembara rancangan kawasan dan bangunan gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN ), Istana Wapres akan menjadi prioritas lelang

Menurut Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), prioritas ini diberikan agar Istana Wapres dapat terbangun pada tahun 2024 mendatang.

“Untuk yang sayembara ini yang akan kita prioritaskan adalah Istana Wapres terlebih dahulu,” ujar Diana dalam konferensi pers usai acara penyerahan hadiah kepada para pemenang sayembara di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (18/7/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Setelah Istana Wapres, yang menjadi prioritas lelang di IKN Nusantara adalah Kompleks Peribadatan.

Dan yang terakhir adalah Kompleks Perkantoran Legislatif maupun Yudikatif yang akan dilelangkan bersamaan.

Desain Bangunan di IKN Nusantara

Lalu akan seperti apa desain bangunannya?

Setelah ada pemenang sayembara desain, maka Kementerian PUPR akan menyusun basic design (desain awal) yang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan-2 bulan.

Sebagai contoh pemenang Istana Wapres yang memiliki dua pemenang untuk juara dua yakni Huma Betang Umai dan Istana Kerakyatan.

Maka, akan digabungkan atau dikolaborasikan unsur-unsur mana yang akan digunakan dari dua karya tersebut.

Lalu, kata Diana, Kementerian PUPR akan menghitung berapa kebutuhan dari pembangunan Istana Wapres melalui perencanaan teknis.

Oleh karena itu, proses penyusuan dari desain awal diperlukan agar bisa diperkirakan sebanyak apa jumlah dana yang dibutuhkan dalam membangun Istana Wapres.

“Mudah-mudahan itu Istana (Wapres), (kompleks) Peribadatan itu selesai (dibangun) tahun 2024 ini,” ujarnya.

Sebelumnya, sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN mulai dibuka pada 28 Maret 2022 lalu.

Kemudian proses penjurian Tahap 1 berlangsung pada 6 Juni 2022-10 Juni 2022 untuk menentukan tiga desain terbaik.

Berlanjut pemeringkatan tiga karya terbaik pada 20 Juni 2022-22 Juni 2022.

Setelah itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama dewan juri menetapkan karya pemenangnya.

Desain yang terpilih telah memenuhi kriteria konsep perancangan kawasan dan bangunan di IKN.

Ini di antaranya memenuhi key performance indicator (KPI) terkait bangunan gedung yang telah ditetapkan dalam Dokumen Urban Design Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Lalu, desain mencerminkan identitas bangsa dalam interior maupun eksterior bangunan, memperhatikan peraturan dan ketentuan berlaku tentang Bangunan Gedung Negara (BGN).

Serta, menerapkan prinsip green building (bangunan hijau), dan kemudahan bangunan gedung.

Baca juga: Kualitas Konstruksi Bangunan di IKN Nusantara Tak Main-Main, Diawasi Langsung Jepang

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved