Dibahas pada Raker Bersama Mitra Kerja, Komisi III Minta Penyusunan Anggaran Proporsional

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat kerja (raker) bersama mitra kerja yaitu Bappeda Kaltim, Dinas PUPR-PERA Kaltim, dan BPKAD Kaltim untuk membahas rencana program kerja tahun anggaran 2023 di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (25/7/2022).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang didampingi Wakil Ketua Komisi III Syafruddin dan Sekretaris Komisi III Sarkowi V Zahry, serta seluruh anggota Komisi III.

Baca juga: Percepat Pembangunan Pendidikan di Kaltim, Komisi IV Rapat Kerja dengan Disdik, Bappeda dan BPKAD

Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Plt Kepala BPKAD Kaltim Fahmi Prima Laksana, Sekretaris Bappeda Kaltim Charmarijaty, dan Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda beserta jajaran.

Dikatakan Muhammad Samsun, raker ini dimaksudkan dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas DPRD Kaltim dengan mitra kerja agar selalu berjalan seiring dan bisa bekerja sama lebih erat dan lebih baik lagi.

Menurut Samsun, sebagian besar anggota Komisi III adalah bagian dari Banggar yang akan membahas bersama TAPD untuk APBD 2023.

"Banyak sekali program yang akan kita laksanakan. Kalau kita sinergikan dengan OPD masing-masing, Insya Allah akan semakin terarah dan juga semakin efektif," ujar Samsun dalam sambutannya sekaligus membuka rapat.

Saat diwawancara usai acara, Veridiana mengatakan, ada beberapa program prioritas terutama jalan.

Tahun 2023, jalan yang menjadi prioritas adalah arah Kutim-Berau yang cukup panjang belum bisa mencapai target.

Baca juga: Raker Komisi II dengan Pemprov dan Seluruh BUMD Provinsi Kaltim, Bersinergi Optimalkan Kinerja

Kemudian, lanjutnya, ada rencana beberapa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2023 antara Samarinda-Kukar.

"Juga untuk pengelolaan bekas tambang Indominco yang akan dibangun SPAM yang untuk Feasibility Study dan Detail Engineering Design (DED) sudah selesai sehingga di tahun 2023 bisa dilakukan fisik," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Kemudian untuk alur sungai yang ada di Sangata dan sungai Karang Mumus Samarinda dilakukan swakelola antara pemerintah dengan TNI karena masalah pengerukannya bersinggungan dengan rumah penduduk.

Ada pembangunan gedung rumah sakit Korpri dan gedung Inspektorat yang dalam tahap penyelesaian membutuhkan sekitar Rp 120 miliar teranggarkan Rp 109 miliar.

Veridiana mengharapkan, pelaksanaan APBD jangan sampai tertunda agar daya serapnya maksimal dan pembangunan bisa berjalan dengan baik. (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.