Pemkab PPU Desak Pemerintah Pusat Prioritaskan Pembangunan Bendungan Telake Babulu

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kabarnya akan menjadi lumbung pangan untuk masyarakat Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara nantinya.

Namun, infrastrukur khususnya untuk pertanian dianggap belum memadai hingga saat ini.
Hal itu karena, terbatasnya ketersediaan air baku, sebagai penopang pertanian khususnya Penajam Paser Utara.

Dampaknya, produksi pertanian menjadi tidak maksimal, lantaran hanya mengandalkan tadah hujan.

Seperti dikemukakan Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) PPU Nicko Herlambang kepada TribunKaltim.co.

Baca juga: Keanekaragaman Bentang Alam Wehea-Kelay Kutim Berau dalam Bingkai IKN Nusantara

Baca juga: Tim Transisi IKN Jelaskan 8 Prinsip Pembangunan Ibu Kota Negara

Baca juga: Beri Semangat Pemindahan IKN, Presiden Jokowi Tiap Tiga Bulan Kunjungi Ibu Kota Negara

Ia menyampaikan, untuk menopang ketersediaan air baku di Penajam Paser Utara, maka bendung dan jaringan irigasi rawa Telake harus segera direalisasikan.

"Terkait dengan kepastian lanjutan rencana pembangunan bendung dan jaringan irigasi rawa Telake kita sudah memproseskan surat yang sama, terkait menanyakan kepastian pembangunan bendungan itu," ungkapnya Kamis (4/8/2022).

Nicko mengungkap, pembangunan ini sebelumnya sempat teranggarkan di 2021 lalu, namun entah sebab apa sehingga tak kunjung realisasi hingga saat ini.

"Pembangunan bendung dan jaringan irigasi rawa Telake ini memang sudah dianggarkan di 2021, kemudian karena sesuatu dan lain hal dilakukan penghentian," sambungnya.

Baca juga: Songsong Ibu Kota Negara Pindah, Penduduk Balikpapan Capai 200 Orang per Bulan

Padahal, pada saat itu proses ganti rugi terutama untuk tanam tumbuh masyarakat telah diproses, mengikut proses lelang fisiknya. Namun seiring berjalan waktu, semua proses itu disetop.

Selain itu, warga khususnya yang berada di daerah Babulu, sangat antusias dan menunggu bendungan itu dibangun.

"Sudah berproses itu tidak bisa berjalan sebagaimana rencana kita, karena lelang fisiknya disetop," terangnya.

Upaya konfirmasi untuk menanyakan kepastian pembangunan itupun, sudah beberapa kali dilakukan.

Namun, tak kunjung mendapat kepastian. Jika sebab diberhentikannya karena anggaran, maka seharunya kata Nicko hal itu bisa dikoordinasikan lebih cepat, agar pemerintah daerah bisa segera meminta bantuan dan solusi kepada pemerintah pusat.

"Kendalanya dimana ini, kita mau tahu kendalanya, kalau dianggaran, nanti kita akan berjuang ke pemerintah pusat seperti apa solusinya," jelasnya.

Dalam waktu dekat ini, Pemkab Penajam Paser Utara juga akan bersurat ke Kementerian PUPR serta Bapennas, sebagai salah satu upaya agar pembanguan bendung Telake ini bisa menjadi prioritas oleh pemerintah pusat.