Menkeu Sri Mulyani Jelaskan Prioritas APBN 2023, Pembangunan IKN Nusantara Kaltim hingga Pemilu

TRIBUNKALTIM.CO - Usai sidang kabinet yang membahas RAPBN 2023, Menteri Keuangan ( Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2023, salah satunya IKN Nusantara.

Menkeu, Sri Mulyani mengatakan untuk APBN 2023 mendatang prioritasnya adalah pembangunan IKN Nusantara di Kaltim hingga Pemilihan Umum ( Pemilu ). 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) telah meminta tambahan anggaran Rp 6 Triliun untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim.   

Senin (8/8/2022) Pemerintah menggelar sidang kabinet membahas RAPBN 2023. 

Terkait dengan pembahasan APBN 2023, Menkeu Sri Mulyani mengatakan Pemilu dan pembangunan IKN Nusantara di Kaltim menjadi prioritas.

Demi mendukung prioritas tersebut, pemerintah akan menggunakan prioritas belanja nasional maupun daerah.

Sri Mulyani mengatakan, "Prioritas (APBN) nasional tahun depan adalah adalah SDM tetap menjadi prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN dalam hal ini dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya." 

Ia juga menambahkan, "Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional.

Baca juga: Penyediaan Angkutan Umum di IKN Nusantara Penting agar Generasi Pertama tak Langsung Beli Mobil

Dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber."

Sri Mulyani juga mengatakan dari sisi pendapatan negara untuk tahun depan akan menjadi perhatian khusus pemerintah.

Lantaran pada tahun ini pendapatan negara yang didapat dari komoditas ekspor sangat tinggi.

Pemerintah juga memproyeksikan pendapatan negara dari penerimaan pajak komoditas tahun ini sebesar Rp 297 triliun.

"Mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan.

Dari sisi Bea Cukai kita mendapatkan bea keluar Rp 48,9 triliun pada 2022 terutama untuk komoditas yang bayar biaya keluar seperti CPO dan ini mungkin juga tidak akan terulang pada level yang setinggi ini," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"Karena kalau kita lihat tahun Ini harga-harga dari minyak dalam hal ini mencapai 95 Dolar AS atau bahkan di atas 100 Dolar AS per Barrel.

Baca juga: Desain Ruang Jalan IKN Nusantara Kaltim Jadi Sorotan, Belum Utamakan Pejalan Kaki dan Pesepeda

Tahun depan diperkirakan akan melemah pada level 90 dan untuk harga-harga seperti batubara yang mencapai 244 Dollar AS, tahun depan diperkirakan akan lebih lemah yaitu pada level 200 Dollar AS," jelas Sri Mulyani.

Sehingga, menurutnya, semuanya harus dipertimbangkan di dalam estimasi penerimaan negara tahun depan.

Sementara itu, untuk belanja kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai Rp 993 triliun pada tahun depan.

"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek.

Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, pada 16 Agustus mendatang Presiden Joko Widodo akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023 di Gedung DPR/MPR.

Sehingga, besaran RAPBN tidak disampaikannya pada hari ini.

"Nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden angka finalnya dan oleh karena itu kami tidak menyampaikan di sini.

Baca juga: Jokowi akan Hadiri Ground Breaking Pembangunan Istana Negara di IKN, Kasetpres: Masih Dibahas

Namun presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya," tutur Sri Mulyani.

Kementerian PUPR Minta Tambah Anggaran Rp 6 T untuk IKN Nusantara

Untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) telah meminta anggaran tambahan Rp 6 triliun tahun depan. 

Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) saat ini masih memproses pencairan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam media briefing, Kamis (4/8/2022)

untuk tahun ini terus berjalan, termasuk dalam keperluan pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

 "Ini yang sedang kami proses bersama mereka (Kementerian PUPR), artinya tentu ada penelaahan dan sebagiannya.

Ini tentunya sekali lagi untuk kegiatan membangun kawasan inti pusat pemerintahan," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Lebih lanjut, Isa mengungkapkan, Kementerian PUPR telah mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 1 triliun pada 2023.

Baca juga: Rencana Proyek Kereta di IKN Nusantara Kaltim, MTI Soroti Tiga Aspek, Termasuk Konektivitas 3 Kota

Namun dana tersebut dinilai kurang, sehingga Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun pada tahun depan untuk pembangunan IKN.

Adapun saat ini pengajuan tersebut sedang dikaji dan diproses oleh Kemenkeu.

"Kementerian PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp 1 triliun.

Tapi, dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun," kata Isa.

Mengutip dari berita Kontan sebelumnya, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran yang akan dikeluarkan tahun depan sebesar Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun untuk membangun IKN.

“Tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan ibu kota negara baru, yaitu antara Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun,” tutur Sri Mulyani indrawati konferensi pers, Kamis (14/4).

Dia mengatakan, anggaran IKN akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti akses jalan, dan juga untuk membangun gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk membangun berbagai simpul konektivitas di sepanjang jalan ibu kota baru Kalimantan Timur, dan juga untuk membangun sarana prasarana pendidikan.

"Begitu juga untuk sarana prasarana di bidang kesehatan, ketahanan, dan keamanan," jelasnya.

Baca juga: Dukung Pemindahan IKN Nusantara, Anggota DPRD PPU Ingin Akses Jalan di PPU Turut Dibangun

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.