Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp 20,8 T di 2023 untuk Bangun Infrastruktur IKN Nusantara Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus menggenjot pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur ( Kaltim ). 

Di tahun 2023 mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) mendapatkan alokasi anggaran Rp 20,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara di Kaltim. 

Pernyataan terkait anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim ini disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022) kemarin.

Secara keseluruhan, Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendapatkan total pagu anggaran di tahun 2023 adalah sebesar 125,2 triliun. 

Pagu anggaran yang diterima PUPR tahun 2023 ini lebih besar dari tahun 2022 yakni sebesar Rp 110,7 triliun.

Dari total pagu anggaran Rp 125,2 triliun untuk Kementerian PUPR tersebut, Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak Rp 20,8 triliun merupakan anggaran untuk dukungan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara di Kaltim. 

Menteri PUPR menagtakan, "Total IKN untuk yang prasarana dasar di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) itu ada Rp 43 triliun dari tahun 2022 sampai tahun 2024." 

Baca juga: Rute Balikpapan-IKN Nusantara via Tol Memakan Waktu 40 Menit, Basuki Beber Sekarang Sudah Tender 

Lebih lanjut, Basuki Hadimuljono menjelaskan, total kebutuhan anggaran pembangunan KIPP di IKN sebanyak Rp 43 triliun tersebut akan dipenuhi dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024.

"Tahun 2022, karena jaraknya hanya 5 bulan, makan dibutuhkan Rp 5,4 triliun," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Selanjutnya, Basuki menyebut, anggaran pembangunan IKN di tahun 2023 sudah disiapkan Rp 20,8 triliun.

Sedangkan sisanya akan dialokasikan pada anggaran tahun 2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, fokus untuk IKN adalah KIPP yang meliputi perkantoran presiden, wakil presiden, jalan nasional, dan jalan tol.

Targetnya, perjalanan dari Balikpapan ke IKN melalui jalan tol nantinya hanya memakan waktu sekitar 30 sampai 40 menit saja.

"Sekarang sudah tender semua, mungkin sekarang dalam masa sanggah, jadi InsyaAllah akhir bulan ini sudah bisa ditandatangani kontraknya," ucap dia.

Harapannya, KIPP tahap pertama tersebut dapat selesai pada tahun 2024.

Baca juga: Raih Penghargaan Ketahanan Pangan dari Gubernur Kaltim, Balikpapan Tak Siap Penuhi Kebutuhan di IKN

Adapun, pembangunannya termasuk penyediaan air baku atau air minum, sanitasi, drainase, dan pembangunan kota.

Kota Kelas Dunia

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, Selasa (16/8/2022) juga menyinggung mengenai IKN Nusantara di Kaltim.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi  mengatakan, bukan sebagai kota biasa, Ibu Kota Nusantara ( IKN ) menjadi kota rimba yang memberikan layanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.

"Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," kata Jokowi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Kepala negara itu juga mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya diisi oleh kantor-kantor pemerintah, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi baru.

"Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru," tegas Jokowi.

Menurutnya, pembangunan di ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut juga harus dijaga keberlanjutannya.

Baca juga: 3 Kriteria Pemilihan Koridor Kereta Gantung di IKN Nusantara 

Kepala negara itu juga menuturkan, IKN juga dibangun bukan hanya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga tempat bagi para inovator dan wirausahawan.

Kepala negara kembali melanjutkan pidatonya bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN memang dibangun oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun selebihnya, sebesar 80 persen investasi swasta diundang untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung keberlanjutan terkait program Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, serta Sertifikasi Tanah dalam pidatonya tersebut.

"Saya tekankan, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, dan Sertifikasi Tanah harus terus dilanjutkan," sambung Jokowi.

Dia melanjutkan, berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik.

Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja juga akan terus dilanjutkan demi menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, maupun penyandang disabilitas.

"Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal dan penyandang disabel," tutupnya.

Baca juga: 5 Masukan Politisi PDIP Atas Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Ada soal Keberlanjutan IKN Nusantara

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.