Berita Kutim Terkini

APBD Perubahan Kutim Tembus Rp 3,6 T, Wabup Kasmidi Bulang Sebut Direalisasikan ke Fasilitas Umum

Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kutai Timur telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022 sebesar Rp 3,6 tril

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SYIFA'UL MIRFAQO
Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengemukakan, anggaran perubahan akan digunakan untuk membangun dan meningkatkan fasilitas umum di kawasan pemukiman. TRIBUNKALTIM.CO/SYIFA'UL MIRFAQO 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kutai Timur telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022 sebesar Rp 3,6 triliun.

Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang mengatakan bahwa besaran anggaran ini terjadi penambahan cukup besar daripada anggaran murni sebelumnya.

"Kita patut syukuri dan banggakan bahwa APBD Perubahan yang telah disepakati Pemkab dan DPRD di angka Rp 3 triliun. Terjadi penambahan cukup besar," ujarnya pada TribunKaltim.co, Kamis (18/8/2022).

Artinya, di perubahan ini Pemkab Kutim bisa menggerakkan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang sebelumnya sudah diserap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Semisal usulan dari kegiatan Musrenbang terkait pembuatan atau peningkatan jalan atau ruas-ruas gang yang ada di kawasan pemukiman.

Baca juga: APBD Kutim Tahun 2022 Diproyeksikan Capai Rp 2,9 Triliun

Usulan-usulan tersebut sudah tertampung di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, sehingga pemerintah tinggal mengalokasikan anggaran tersebut sehingga bisa segera direalisasikan.

"Inshaallah, semua usulan sesuai dengan Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, semuanya masuk di Bappeda. Tinggal kita drop (alokasikan) anggaran dalam waktu dekat," ujarnya.

Hanya saja, orang nomor dua di Kutim tersebut menggarisbawahi bahwa pengerjaan di kawasan pemukiman tersebut mengikuti kebijakan tertentu.

Apabila pengerjaan dilakukan dalam satu gang yang sama, contoh parit, jalan, dan gapura, maka pihak yang mengerjakan akan dijadikan satu dengan proses lelang.

"Kebijakan kita melihat kondisi pekerjaan itu, mungkin tidak boleh lagi terlalu banyak. Seperti pembangunan gapura, jalan, dan parit akan disatukan dari proses lelang," ucapnya.

Baca juga: Wabup Kutim Kasmidi Bulang Dorong Pembangunan Daerah dengan CRS Perusahaan

Semua sisi akan bergerak untuk merealisasikan pembangunan fasilitas umum tersebut, seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, hingga Dinas Pendidikan.

Pemerintah menarget akan memberikan dukungan penuh melalui keuangan daerah terhadap pembangunan dalam kurun waktu tiga bulan, mulai Oktober hingga akhir tahun 2022. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved