Menteri PUPR Stop Bangun Infrastruktur Lain Demi Tuntaskan KIPP IKN Nusantara 2024

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, adapun alokasi anggaran untuk pembangunan IKN di tahun 2023 mencapai Rp 23,6 triliun.

Nilai tersebut, dialkasikan untuk Kementerian/Lembaga mencakup Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, Polri, BKPM dan lainnya.
Dia mengatakan anggaran untuk Kementerian PUPR adalah yang terbesar.

“Soal IKN, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang, di tahun 2023 alokasi IKN dimasukkan ke dalam K/L, dan yang terbesar ke Kementerian PUPR, sekitar Rp 20,8 triliun,” ujar Suharso.

Menurut Suharso, alokasi tersebut sesuai dengan proyeksi yang telah disusun dan diperoleh dari APBN. Namun, untuk sisanya, ia berharap adanya partisipasi dari swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

“Jadi di luar Rp 23,6 triliun ini tahun depan kita harapkan ada partisipasi dari swasta. Rp 20,8 triliun yang ada di Kementerian PUPR itu menyangkut prasarana dasar, istana dan komplek perkantoran,” tegas dia. (*)