12 September 2022, Hasanuddin Masud akan Dilantik jadi Ketua DPRD Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Kaltim telah selesai menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) terkait agenda kegiatan kedewanan, pada Rabu (31/8/2022) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Agenda yang dibahas sendiri salah satunya terkait rencana pelantikan rencana pelantikan Hasanuddin Masud, menjadi Ketua DPRD Kaltim.

Sekaligus pemberhentian Makmur HAPK, sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, saat ditemui mengatakan penetapan terkait jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pada 12 September 2022 mendatang.

Baca juga: SK Mendagri Pergantian Makmur HAPK Diterima, DPRD Kaltim Jadwalkan Rapat Banmus

Hal tersebut juga masih menyesuaikan jadwal Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim.

"Kita koordinasi dengan Kepala Pengadilan Tinggi dan Kemenag. Saat ini kami menyesuaikan segala sesuatunya,"sebut Samsun, Rabu (31/8/2022).

Rencananya, pihak DPRD Kaltim juga mengundang para pihak terkait untuk hadir dalam pelantikan ini.

"Ini monumental, bicaranya kelembagaan, intinya mengundang semua pihak, Ketua Partai, seluruh Forkopimda, Gubernur, dan semua stakeholder Kaltim kita upayakan bisa menyaksikan itu," terangnya.

Baca juga: DPRD Kaltim Menanggapi Aksi dan Tuntutan Mahasiswa di Samarinda Hari Ini, Makmur HAPK: Kita Dukung

Menyinggung terkait aktivitas di Karang Paci dimana ada pembahasan APBD perubahan yang tengah berproses, juga tidak berpengaruh dengan proses pergantian pimpinan ini.

Pasalnya, seluruh tahapan pembahasan APBD Perubahan yang sudah berjalan juga telah runtut dan tidak ada perubahan yang signifikan.

Peralihan kepemimpinan Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud tidak jadi persoalan berarti menurut Samsun selagi masih ada pimpinan DPRD lain yang menjabat untuk sama-sama bersepakat dalam menandatangi terkait pembahasan tersebut.

"Nggak masalah, ada wakil pimpinan yang lain. APBD-nya kan di tanggal 14 September, tetapi itu tidak berubah, tidak berlaku surut. Karena semua tahapan sudah berjalan," ujarnya.

Baca juga: Upaya Kasasi Kuasa Hukum Makmur HAPK Usai Gugatannya tak Diterima Pengadilan

Tinggal nanti paripurna kesepakatan, siapa yang tanda tangan, ya pimoinan DPRD, yang legal saat itu.

"Terlepas dari dekotomi ketua baru atau lama, saya tidak mau mendekotomi seperti itu," jelas Samsun.

Ketika Makmur HAPK tidak hadir dalam paripurna penghentian dan pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Samsun juga menegaskan bahwa proses tetap berjalan.