Isu Kenaikan BBM Makin Menguat, Walikota Samarinda Andi Harun Tawarkan 2 Pola sebagai Solusi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Isu kenaikan BBM kini semakin menguat, bahkan Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Pemda untuk turut serta membantu melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat mengenai urgensi kenaikan BBM.

"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini," kata Luhut dilansir dari Kntor Berita Antara, Rabu (31/8/2022).

Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan, pihaknya saat ini tengah meningkatkan kewaspadaan atas isu kenaikan BBM.

"Ya kita juga lagi sekarang meninggikan antisipasi dan kewaspadaan gejolak yang mungkin timbul akibat jika benar-benar harga BBM dinaikkan atau mengalami kenaikan," kata Andi Harun saat ditemui di Hotel Senyiur usai menerima penghargaan dari Menteri Perdagangan RI, Rabu (31/8/2022).

Ia menyampaikan Pemkot Samarinda tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Baca juga: Dihadapan Mendag Zulhas, Walikota Samarinda Andi Harun Minta Rp90 Miliar Bangun Pasar Segiri

"Di sini letak pentingnya kerja sama antardaerah dan intervensi Pemerintah Provinsi agar kita bisa tetap mengendalikan, memantau, dan berusaha untuk tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar bagi gejolak harga maupun pada daya beli masyarakat," ujarnya.

Tanpa terkecuali ia meminta peran dari pihak ketiga seperti pengusaha dan pemasok agar mereka mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Sehingga tidak hanya memperhitungkan sisi keuntungan saja, tetapi lebih dari itu mereka bisa melihat sisi kebermanfaatannya.

Terkait dengan intervensi Pemprov, ia menyarankan agar tidak hanya terjadi di Samarinda, tetapi seluruh kabupaten kota di Kaltim. Sehingga, terjadi kestabilan secara regional.

"Kita berharap ada bantuan provinsi di sektor ini, karena kemampuan APBD kabupaten kota relatif sangat kecil dan oleh sebab itu mungkin salah satu bantuan keuangan yang bisa di salurkan yang nyata manfaatnya adalah kemungkinan bantuan keuangan berupa penyediaan bantuan dana cadangan bagi masing-masing daerah yang bersifat mandatori," jelasnya.

Baca juga: Warung Makan Iga Bakar Sunaryo Ditertibkan, Ini Kata Walikota Samarinda Andi Harun

Dengan minimnya APBD kabupaten kota, menurutnya, tidak akan mampu menopang subsidi transportasi tanpa bantuan dari Pemprov.

Sehingga, dia menawarkan dua pola kerja sama yang bisa diterapkan secara bersamaan.

Pertama, yaitu dengan intervensi provinsi dengan memberikan bantuan anggaran kepada 10 kabupaten kota di Kaltim.

Kemudian yang kedua, dengan menjalin sinergitas antar setiap kabupaten kota.

"Misalnya 10 kabupaten kota ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi ini. Ini pasti akan menimbulkan stabilitas regional tidak hanya di Samarinda Balikpapan tapi juga di seluruh wilayah Kaltim," ujarnya.

"Kita duduk bareng, Samarinda punya kemampuan anggaran berapa, Kutim berapa, Bontang berapa, Berau berapa, Penajam, Paser, Mahulu, dan Kutai Barat, serta daerah lain untuk kita alokasikan subsidi transportasi," tuturnya.

Baca juga: Walikota Samarinda Harun Minta Reklame yang Ganggu Tata Kota dan tak Berizin Ditertibkan

"Saya ambil contoh modelnya misalnya dari Balikpapan ke Samarinda, kemudian dari Samarinda ke Bontang, mungkin Bontang bisa ikut terlibat, Bontang ke Kutim, Kutim ke berau misalnya, dan seterusnya." imbuhnya.

Dengan dua langkah itu, ia mengaku optimistis akan terjadi kestabilan harga dan daya beli dari masyarakat, tidak hanya di Samarinda, tetapi secara regional Kaltim. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.