Wabup Mahulu Minta BPJS Kesehatan Evaluasi JKN

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun, M.Si. menghadiri Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Mahulu di ruang Rapat Kantor Kecamatan Long Bagun, Selasa (30/8/2022).

Forum ini diselenggarakan BPJS Kesehatan Mahakam Ulu untuk membangun kemitraan dan meningkatkan komunikasi tim monitoring evaluasi penyediaan faskes, sarana dan prasarana dan SDM faskes dengan pemangku kepentingan utama Mahulu.

Baca juga: Bupati Mahulu Percepat Pembangunan Pertanian, Bahas dengan Anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono

Hadir Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si, Kepala BPJS Cabang Utama Samarinda Mangisi Raja Simarmata, SKM,MM,AAAK dan Kepala cabang BPJS Mahulu Arif Setiawan S. Kom. Sekretaris Bappelitbangda Franciskus Hului, S.E., M.Si, Sekretaris BPKSDM Nobertus Ngande, S.Sos.

Wabup Yohanes Avun, mengatakan, kegiatan ini untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Mahulu.

"Rapat ini membahas pengelolaan operasional BPJS di Mahulu karena akhir-akhir ini pengurusan BPJS sering membuat masyarakat direpotkan. Ketika mau berobat kartu BPJS tidak aktif. Masyarakat ber-KTP Mahakam ulu kita jamin kesehatannya," tegas wabup.

Baca juga: Pemkab Mahulu Audiensi dengan Komisi IV DPR RI, Novita: Luar Biasa, Bupati Jemput Bola

Selain itu, perlu pembahasan terperinci mengenai regulasi tentang iuran yang harus disetorkan masyarakat, apabila mengikuti program JKN.

Kepala BPJS Cabang Utama Samarinda, Mangisi Raja Simarmata menyampaikan, regulasinya telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan sosial, penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daearah, tidak hanya masyarakat miskin atau tidak mampu. (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.