Berita DPRD Samarinda

Komisi II DPRD Samarinda Dukung Pemerintah Berlakukan Penggunaan QRIS Untuk Belanja Pemerintah

Anggota Komisi II DPRD Samarinda Layla Fatihah Dukung Pemerintah Berlakukan Kartu Belanja Qris Untuk Belanja Pemerintah.

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah membenarkan hal itu, ia mengatakan bahwa telah berkoordinasi dengan Varia Niaga terkait naiknya harga telur. (TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Samarinda Layla Fatihah Dukung Pemerintah Berlakukan Kartu Belanja QRIS Untuk Belanja Pemerintah.

"Kalau ada wacana dari presiden untuk memberlakukan kartu belanja menggunakan QRIS atau online saya sangat setuju," kata Layla.

Dengan kewajiban menggunakan QRIS menurutnya akan mengurangi pos-pos tidak resmi yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan pendanaan.

Baca juga: Pemain Bormeo FC Hendro Siswanto Akan Bermain dengan Kekuatan Penuh di Markasnya Persikabo 1973

"Terlalu banyaknya pos-pos tidak resmi yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan pendanaan menjadi keluar kalau kita menggunakan pembayaran secara konvensional atau pembayaran secara tunai biasa," jelasnya.

Selain itu, menurutnya akan mendukung terlaksananya transparansi dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah.

"Nah kalau kita semua bersepakat baik itu pembayaran retribusi baik itu berbelanja dari pemerintah kota menggunakan online saya sangat setuju kenapa karena berarti apa yang dibeli pemerintah kota ini semua disitu terbuka dan bisa dilihat" sambungnya.

Baca juga: Indeks Demokrasi di Kaltim Targetkan Peringkat Satu Nasional

Sehingga dalam transaksi tidak ada penambahan yang diada-adakan oleh oknum pemerintah maupun mitra pemerintah.

"Saya tidak berbicara masalah lembaga, tapi saya berbicara oknum dan ini faktanya ada" ungkapnya.

Dengan demikian menurut Laila pemberlakuan QRIS ini tidak saja diperuntukan agar masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak dan retribusi, tapi juga mendukung pemerintah melakukan transparansi dalam belanja anggaran. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved