Berita Kaltim Terkini

DPR RI Dapil Kaltim Kritisi Pemerintah Pusat soal Harga BBM Naik, Pemda yang Tanggungjawab 

Pemerintah Daerah diminta untuk melindungi daya beli masyarakat terkait adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak atau harga BBM jenis Pertalite

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO
Mengisi BBM. Pemerintah sudah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax mulai Sabtu (3/9/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Daerah diminta untuk melindungi daya beli masyarakat terkait adanya kenaikan bahan bakar minyak atau harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax.

Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri juga akan menerbitkan Peraturan Menteri yakni 2 persen dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk subsidi sektor transportasi.

Antara lain angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Pemerintah berharap hal tersebut bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Lebih Peduli IKN dan Kereta Cepat, Pilih Naikkan Harga BBM, Bansos tak Sebanding

Pemerintah pusat menganggap ini bentuk dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan menilai kebijakan Menkeu Sri Mulyani pascakenaikan BBM yang meminta pemda melindungi daya beli masyarakat itu "buang tanggung jawab". 

"Pusat yang menaikkan, daerah yang diminta hadapi dan selesaikan masalah rakyat," sebutnya kepada TribunKaltim.co pada Minggu (4/9/2022).

Uang dari DAU dan DBH menurut Irwan sudah sangat jelas peruntukannya dalam Undang-Undang.

Baca juga: Polisi Jaga SPBU di Kutai Timur Cegah Pengetap BBM Pertalite dan Solar

Selama ini juga, dana tersebut juga tidak cukup guna membuat daerah sejahtera. 

"Kebijakan Sri Mulyani itu hanya akan menambah kemiskinan dan stagnasi pembangunan di daerah," tegasnya.

Anggapan tersebut juga bukan tanpa alasan, Wasekjen Demokrat ini mengatakan bahwa Kaltim termasuk daerah yang konsumtif, dimana sebagian besar sumber bahan pokok pangan dari luar Kaltim. 

Sudah pasti akan naik ongkos yang ada saat ini untuk pengiriman melonjak dikarenakan biaya logistik dan transportasi akan ikut naik.

Baca juga: SAH! Harga BBM Bersubsidi Resmi Naik Mulai Hari Ini, Cek Harga Terbaru Pertalite, Solar dan Pertamax

Harusnya, yang diselesaikan di Kalimantan Timur adalah seringkalinya terjadi kelangkaan BBM, juga penggunaan BBM subsidi untuk industri.

"Harusnya ini yang menjadi fokus pemerintah untuk diawasi dan dilakukan tindakan penegakan hukum," pungkas Irwan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved