Protes Kenaikan Harga BBM, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Lakukan Aksi di Depan Kantor DPRD Paser

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi rupanya menuai protes dari berbagai elemen masyarakat.

Sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM, Aliansi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Paser, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Paser, bersama aliansi masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Depan Kantor DPRD Paser, Selasa (6/9/2022).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rano menyampaikan kenaikan harga BBM saat ini, tentunya akan berdampak pada masyarakat secara luas terutama pada masyarakat miskin bahkan bisa meluas ke masyarakat ekonomi menengah.

"Titik aksi kami mulai di depan SPBU Jalan Jenderal Sudirman Tanah Grogot, kemudian ke gedung DPRD Paser. Protes kenaikan BBM saat ini adalah upaya kita semua untuk menuntut kinerja pemerintah agar bisa memberi solusi dan langkah yang konstruktif terhadap dampak yang dialami
masyarakat Paser," tegasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Berada di Istana Bogor saat Demo BBM Hari Ini, Kasetpres: Agenda sudah Terjadwal

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Kutai Kartanegara Geruduk Kantor DPRD Kukar

Baca juga: Imbas Harga BBM Naik di Kutim, Tarif Angkot di Sangatta Meningkat Jadi Rp 7 Ribu

Kenaikan harga BBM, kata Rano akan berimbas pada melonjaknya harga barang, sementara pendapatan masyarakat saat ini belum ada kepastian.

"Kami minta DPRD Paser sebagai penyambung lidah masyarakat, untuk bisa mendorong Pemda untuk berkerja memikirkan nasib rakyatnya, dan memberi peluang kerja seluas luasnya bagi masyarakat Paser," luapnya.

Tidak hanya itu, Rano menambahkan DPRD Paser yang terpilih dari tangan rakyat harus bisa bersikap inklusif dan sensitif terhadap masyarakat.

"Itu harus di implementasikan DPRD kepada masyarakat yang terdampak kesulitan, jangan tunggu mereka mengadukan nasibnya," singgungnya.

Langkah taktis yang harus dilakukan, DPRD Paser harus bisa mengawasi dan mendorong bantuan pusat, baik bantuan untuk orang miskin maupun bantuan pekerja formal dan informal.

Agar nantinya, tambah Rano ketika bantian sudah disalurkan maka bisa tepat sasaran, dan berkeadilan. Kemudian data Dinsos Paser saat ini harus diumumkan update terbarunya ke publik.

"DPRD Kabupaten Paser harus bisa mendorong semua pihak terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukumnya," tegasnya.

Dikatakan, sebelum naiknya harga BBM subsidi, dampak ekonomi dan lingkungan yang buruk bisa memicu kriminalitas.

"Seperti pencurian, perampokan, termasuk eksploitasi perempuan dan anak menjadi komoditas ekonomi, apakah kita tetap akan tutup mata telinga, dalam hal ini DPRD harus turun tangan," imbuh Rano.

Ia beranggapan, DPRD Paser harus sadar dan bisa menilai keterdesakan dan kebermanfaatan skala prioritas mana yang urgensi bermanfaat untuk di bangun.

Seperti halnya yang dilakukan Pemda Paser saat ini, dengan melakukan pembangunan Tepian Siring Kandilo.