IKN Nusantara
Sudah Dapat 4 Proyek Raksasa, Kontraktor Ini Incar Proyek Rp 3,5 T IKN Nusantara
Sudah dapat 4 proyek raksasa, kontraktor ini incar proyek Rp 3,5 triliun IKN Nusantara
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Robin Ono Saputra
TRIBUNKALTIM.CO - PT Adhi Karya Tbk mengincar paket pekerjaan senilai Rp 3 triliun hingga Rp 3,5 triliun dalam proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Dilansir dari Kompas.com, Direktur Human Capital dan Sistem Adhi Karya Agus Karianto mengatakan, perusahaan telah mengikuti 19 paket tender proyek IKN Nusantara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Dari 19 paket, kita mendapatkan 4 paket," kata dia, dalam gelaran Public Expose, Senin (12/9/2022).
Proyek pertama yang akan digarap oleh emiten dengan kode saham ADHI itu ialah pembangunan hunian pekerja dengan sistem modular, di mana perusahaan melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan BUMN lain, PT Wijaya Karya Tbk.
"Yang punya (sistem modular) saat ini di BUMN karya saat ini baru Wijaya Karya dan Adhi Karya," ujar Agus.
Kemudian, Adhi Karya juga akan terlibat dalam proyek sarana konektivitas antara Balikpapan dan lokasi IKN Nusantara, yakni Jembatan Pulau Balang.
Agus mengungkapkan, dalam proyek tersebut perushaan juga melakukan KSO, di mana porsi kontrak yang didapat oleh Adhi Karya nilainya sekitar Rp 100 miliar.
Lalu, Adhi Karya juga telah mendapatkan bagian dari proyek pembangunan Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang-KKT Karangjoang, dengan porsi kontrak senilai Rp 1,1 triliun.
"Jadi sementara ini Rp 1,5 triliun sudah kita dapatkan dari (target) Rp 3 triliun hingga Rp 3,5 triliun untuk IKN tahun ini," ucap Agus.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa banyak investor yang tertarik untuk bergabung dalam proyek pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Ia bilang, beberapa negara telah menyatakan berminat menanamkan modalnya di IKN.
Negara-negara tersebut yakni Uni Emirat Arab (UEA), China, Jepang, Taiwan, Korea Selatan hingga negara-negara di kawasan Eropa.
"Jadi tidak perlu ada keraguan, ada investasi di IKN apa enggak, bersama kita kolaborasi melakukan hal ini," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).
Ia memastikan, biaya pembangunan IKN tidak akan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lantaran, negara hanya akan membiayai 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN.
Kemudian, 80 persennya sisanya akan didanai dengan mengoptimalkan pendanaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga mendorong swasta ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Pembangunan IKN ini tidak semuanya lewat APBN. Kalau tidak salah maksimal 20 persen dari total pendanaan IKN ini oleh APBN, sisanya lewat swasta," ungkap dia. (*)
